DUMAI - Sengketa pajak antara Pemerintah Kota Dumai dengan anak perusahaan Apical terus bergulir. Kabar terbaru menyebutkan bahwa perselisihan keduanya sudah masuk di Mahkamah Agung.

 

Sebelumnya, Pemerintah Dumai dinyatakan kalah atas perkara yang dibawa pihak perusahaan yang beroperasi di pesisir pantai kota Dumai tepatnya di kawasan industri Sungai Sembilan tersebut di pengadilan pajak RI. Tidak ingin kehilangan potensi PAD mencapai hampir Rp100 miliar yang dikabarkan dari perhitungan BPHTB, pemerintah pun melakukan banding ke MA.

 

Atas persoalan tersebut ramai-ramai masyarakat menyatakan dukungan kepada pemerintah. Bahkan tidak sedikit pula berbagai elemen masyarakat mendesak agar anak perusahaan Apical itu mentaati hasil perhitungan oleh pemerintah Dumai berdasarkan NJOP.

 

Dukungan terhadap pemerintah terus bergulir di media sosial terutama facebook dan tiktok dimana postingan berita dalam dua hari sudah ditonton lebih dari 12 ribu kali.

 

Postingan yang di unggah akun @Megi Dumai tersebut mendapatkan berbagai komentar positif dilontarkan warganet, terutama kepada Wali Kota Dumai H Paisal, SKM, Mars yang berupaya untuk mendongkrak APBD melalui pajak dan penerimaan daerah.

 

Update media sosial terkini justru mendapat perhatian dari Ketua DPC Gerindra Dumai Johannes MP Tetelepta, menurutnya langkah pemerintah Dumai memang harus mendapatkan dukungan bersama.

 

"Dampak dari kenaikan PAD dalam tiga tahun belakangan sangat dirasakan masyarakat. Pesatnya pembangunan dan program berkhidmat pemerintah bisa berjalan maksimal itu semua berkat keuangan daerah yang membaik. Jadi sudah layak langkah-langkah pemerintah dalam mendongkrak APBD harus didukung sepenuhnya," ujar wakil ketua DPRD tersebut, Minggu (29/12/2024).

 

Tiga periode di legislatif, Johannes mengaku sangat mengikuti langkah strategis pemerintah terutama di bawah kepemimpinan H Paisal. Menurutnya, peningkatan signifikan APBD terjadi dalam kurun waktu dua tahun belakangan berkat adanya penerimaan PAD dari pajak perusahaan yang beroperasi di kota Dumai,

 

Menurut catatan, APBD Dumai terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021. Tercatat pada tahun 2021 PAD sebesar Rp.371 miliar dan APBD Rp.1,4 triliun. Kemudian di tahun 2022, PAD meningkat sebesar Rp.452 miliar sehingga APBD turut naik Rp.1,6 triliun, lalu pada 2023 PAD Dumai naik sebesar Rp.587 miliar dan APBD Rp.2,07 triliun. Terakhir di 2024 PAD Dumai sebesar Rp.1,0 triliun makanya APBD meningkat 100 persen mencapai Rp,2,3 triliun.

 

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Hasrizal, ketua DPD PAN kota Dumai yang juga merupakan anggota DPRD dari komisi III. Menurutnya selama ini hanya H Paisal yang berani menerobos untuk menarik PAD dari perusahaan secara signifikan.

 

"Paisal, satu-satunya walikota yang berani menorobos pajak daerah hingga ke perusahaan secara maksimal termasuk salah satunya ke PT SDO, Hal itu belum pernah dilakukan oleh pemimpin Dumai sebelumnya, ini juga lah yang menjadi dasar kami mendukung beliau pada kontestasi pilkada serentak tahun ini," ucapnya.

 

"Seluruh perusahaan sudah menyetorkan PAD mereka sesuai hitung ulang pemerintah, sehingga terserap hampir Rp.600 miliar, hal ini berdampak baik pada kenaikan APBD yang signifikan. Namun PT SDO tidak sepakat oleh sebab itu mereka menggugat kembali dan mungkin karena lawannya berat pemko dikabarkan kalah," tambahnya.

 

Terlepas dari itu, kata Hasrizal, upaya dan keberanian H Paisal dalam menjemput bola ke perusahaan patut didukung seluruh pihak, hal itu berdampak pada pembangunan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat.

 

Bahkan yang terbaru, KNPI Kota Dumai juga ikut menyampaikan dukungan terhadap pemerintah. Hal itu dikatakan langsung oleh ketua KNPI Nanda Aulia Rahmat.

 

Menurut Nanda, pihak PT SDO seharusnya mendukung pemerintah dengan membayar pajak sesuai hasil perhitungan ulang berdasarkan NJOP. Bukan malah melawan dan menempuh jalur pengadilan.

 

"Kami melihat tindakan PT SDO ini sebagai tindakan perlawanan terhadap pemerintah. Kita mendukung adanya investasi, akan tetapi investasi yang sehat dan memberikan kemakmuran, apalagi untuk korporasi besar seperti Apical sudah seharusnya peduli dan mendukung langkah pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan salah satunya meningkatkan PAD demi kemajuan kota," jelasnya.

 

Oleh sebab itu, KNPI Dumai turut mendesak PT SDO agar membayarkan pajak berdasarkan hitung ulang pemerintah sebagai bentuk kepeduliah terhadap pembangunan kota Dumai.(Mgi)