• Home
  • Dumai
  • Walikota Dumai Diminta Copot Dirut RSUD
Jumat, 31 Januari 2020 11:48:00

Walikota Dumai Diminta Copot Dirut RSUD

Para dokter RSUD Dumai tampak bersama melakukan protes terhadap kebijakan dirut RSUD Dumai.

DUMAI, globalriau.com - Berbagai persoalan yang terjadi di managemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai yang memicu terjadinya mogok kerja oleh beberapa dokter spesialis pada Selasa (29/1) lalu yang mengakibatkan ratusan pasien terlantar dan tidak mendapat penanganan medis.



Menurut para dokter, Direktur RSUD Dumai, Ridhonaldi susah diajak berkomunikasi dan sedikit arogan dalam mengambil kebijakan, terutama terkait komite medis. Selain itu, juga dikeluhkan kekurangan pelayanan serta fasilitas lainnya.

Terkait peristiwa tersebut aktivis Erwin Rodimart Sitompul, mendesak agar Walikota Dumai Zulkifli As segera mencopot dan mengganti Direktur RSUD Ridhonaldi.

"Sebaiknya walikota Dumai segera mencopot Direktur RSUD agar permasalahan tidak berlanjut dimana yang akan menanggung akibat dari salah pengelolaan oleh managemen RSUD berdampak pada ribuan pasien," ujarnya.

Erwin menilai jika dalam sebuah lembaga atau organisasi pemerintahan sudah tidak baik komunikasi, kerjaan pun tidak akan maksimal. Sehingga akan berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

"Sebelum hal ini berdampak serius terhadap masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, sebaiknya walikota segera bertindak. Karena Dirut RSUD sudah gagal melakukan fungsinya sebagai pimpinan, hingga para dokter bereaksi seperti itu." terangnya.

Aksi mogok keerja oleh dokter RSUD Dumai sebenarnya telah berlangsung sejak Senin (27/1), sehingga mengakibatkan pelayanan Poliklinik serta tindakan Operasi Elektif atau yang tidak terjadwal RSUD Dumai ditutup. Sekretaris Daerah Kota Dumai, Herdi Salioso menyebutkan, mogok kerja dokter karena terjadi salah komunikasi akibat perubahan aturan. Juga terkait persediaan obatan serta pelayanan.

Direktur RSUD Dumai, Ridhonaldi mengaku sebagai pejabat struktural terpaksa sering tidak berada di tempat untuk urusan melobi anggaran di kementerian dan mengikuti rapat, dan komunikasi bisa melalui kepala bidang. "Saya harus ikut rapat-rapat di luar dan mencari anggaran di kementerian, jadinya jarang di kantor, namun karena ini menjadi masalah, ke depan komunikasi akan lebih diperbaiki," kata Ridhonaldi.(egi)

Share
Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    HUT Ke-81 RI di Dumai Berlangsung Semarak, Paskibraka dan Ragam Budaya Nusantara Warnai Upacara Kemerdekaan

    Elemen tetesan minyak melambangkan komoditas strategis daerah, khususnya industri pengolahan minyak mentah dan minyak sawit (CPO) yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Kot
  • 2 minggu lalu

    Upacara HUT Ke-81 RI di Kota Dumai Tampilkan Harmoni dalam Keberagaman

    Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Dumai menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan untuk menghargai
  • satu minggu lalu

    Propemperda 2027 Disahkan, Pemko dan DPRD Dumai Sepakati 13 Ranperda Prioritas Pembangunan Daerah

    Agenda rapat meliputi penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai Propemperda Tahun 2027, permintaan persetujuan secara lisan kepada anggota DPR
  • satu minggu lalu

    Paisal Tegaskan Komitmen Pembangunan Prioritas dalam Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027

    Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Selasa (18/8/2026), menjadi forum strategis dalam me
  • Komentar
    Copyright © 2026 . All Rights Reserved.