Sebagaimana diketahui pemerintah kota Dumai mengalokasikan anggaran sebesar 18 Miliar untuk peningkatan jalan Jendral Sudirman pada tahun anggaran 2023.

Selain personil Polres Dumai kegiatan pemadaman ini juga dilakukan bersama personil Polsek Bukit Kapur Jajaran Polres Dumai yang selalu siap siaga dalam melaksanakan pemadaman.

Terbaru di Kejari mulai menerapkan sistem digitalisasi ataupun elektronik sehingga lebih inovatif, andal dan humanis dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dia mengharapkan publik dapat memahami bahwa jika secara objektif, sesuai bukti-bukti yuridis, nantinya cukup bukti adanya perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijkheid), maka yakinlah bahwa perkara akan dibawa ke penuntutan.

Kajari Dumai Dr Agustinus Herimulyanto, SH. MH, Li melalui Kasi Pidum Iwan Roy Carles, SH.MH menjelaskan bahwa persiapan jelang sidang secara offline ini perlu dimatangkan karena Sidang Senin (31/07/2023) nanti sudah mulai dilakukan secara tatap muka.

Abu mengaku cukup bahagia dengan pencapaian yang telah diraih. Namun dirinya tidak merasa puas begitu saja untuk kedepannya Abu Nawas berharap bisa mendapat penilaian yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Pertemuan ini juga diikuti seluruh stakeholder, seperti pihak Dinas Ketenagakerjaan Dumai, Imigrasi, P4MI, Camat, dan unsur lainnya yang jumlahnya mencapai 150 orang. Perwakilan nelayan dan Jasa angkutan juga hadir.

Dijelaskan Abu, pada rapat kali initurut hadir Waka PN Dumai Mery Donna Tiur Pasaribu, SH.M.H, kepala Rutan Dumai Bastian Manalu,Amd.Ip.S.H, M.H. Kasubsi pelayan Agung, dan Panitera pengadilan Negeri, Kasi Pidum Iwan Roy Carles SH, MH serta Kasi Intel.

Fransetya juga menekankan pentingnya kesadaran tim manajemen untuk langsung turun ke lapangan dan melaporkan hasil penilaian mereka. Dengan cara ini, aspek keselamatan kerja dan kondisi operasional dapat terus ditingkatkan.

Sementara upacara puncak HBA ke-63 dilaksanakan secara khidmat dan sederhana yang diikuti seluruh pejabat Adhyaksa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Dumai, Jalan Sultan Syarif Kasim.

Kebijakan tersebut merupakan tonggak perubahan paradigma penegakan hukum, sehingga masyarakat memposisikan restorative justice identik dengan Kejaksaan.

Secara tegas Presiden Joko Widodo meminta agar penegakkan hukum dilakukan secara profesional dan kelembagaan. Tidak ada lagi oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji dan menciderai kepercayaan publik.

Kajari menambahkan, agar seluruh insan Adhyaksa tetap menjaga kepercayaan masyarakat serta menjaga wibawa institusi sebagai tanggungjawab bersama. Jangan karena nila setitik merusak susu sebelanga.

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dumai Dr Agustinus Herimulyanto, SH, M.H.Li didampingi Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Dumai Ny. Ririk Theodora Agustinus.

Putusan MA menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku selama 5 tahun denda satu miliar sub sider kurungan satu bulan penjara.