BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 28 Februari 2024 - Kantor Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) teguh dalam perannya sebagai lembaga utama di Thailand untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pusat Pencegahan Korupsi Nasional (CDC) NACC telah melaporkan identifikasi 1.553* kasus korupsi dengan nilai proyek total lebih dari 140 miliar baht antara 19 Januari 2022 hingga akhir Januari 2024.

Bapak Niwatchai Kasemmongkol, Sekretaris Jenderal NACC, menyoroti peran penting CDC sejak didirikan pada 19 Januari 2022. Pusat ini berperan penting dalam memantau, mengevaluasi, dan menyelidiki kasus korupsi, sejalan dengan kebijakan untuk secara aktif mencegah dan memberantas korupsi. Selama dua tahun terakhir, langkah-langkah pencegahan CDC yang efektif telah secara signifikan mengurangi jumlah kasus korupsi dalam sistem pemberantasan korupsi.

Laporan operasional CDC mengungkapkan tindakan-tindakan berikut yang diambil terhadap kasus-kasus yang teridentifikasi:

• 985 kasus telah menjalani verifikasi, dan pemantauan, dan telah diarahkan ke lembaga yang tepat untuk ditindaklanjuti.
• Sebanyak 339 kasus telah berhasil diselesaikan oleh instansi yang bertanggung jawab.
• Sebanyak 169 kasus masih dalam tahap persiapan menunggu verifikasi data awal.
• Tercatat 60 kasus merupakan kegiatan korupsi dan kini tercatat dalam Sistem Pemeriksaan Pendahuluan Tuduhan Korupsi (PESCA).

Kasus-kasus yang dilaporkan ke CDC mencakup berbagai kategori, termasuk:

• 1.151 kasus terkait pengawasan pengadaan dan konstruksi proyek utilitas publik.
• 223 kasus pelanggaran atau kelalaian tugas.
• 130 kasus yang melibatkan penyalahgunaan sumber daya publik oleh pejabat negara.
• 47 kasus permintaan atau penerimaan aset atau manfaat lainnya oleh pejabat negara.
• 2 kasus kekayaan luar biasa di kalangan pejabat negara.

NACC menggarisbawahi bahwa nilai kumulatif proyek yang diteliti oleh CDC melebihi 146,65 miliar baht. Tanpa pengawasan CDC yang cermat, dana-dana ini berpotensi hilang karena korupsi.

Selain itu, NACC berkomitmen untuk memanfaatkan seluruh sumber dayanya untuk memerangi korupsi, yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi Thailand sebagai negara yang berupaya menuju nol korupsi. Upaya ini mendorong transparansi dan mendorong perdagangan dan investasi. Strategi dan rekomendasi anti-korupsi NACC yang komprehensif kepada pemerintah mencerminkan dedikasi para pejabat dalam mencapai Thailand yang bebas korupsi dan meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) negara tersebut.

Meskipun skor CPI penting dalam strategi nasional antikorupsi (2018 – 2037), dan target untuk mencapai skor di atas 50, CPI Transparency International tahun 2023 mengungkapkan bahwa Thailand mencetak 35 poin, menempati peringkat 108 dari 180 negara secara global dan peringkat ke-4 di antara negara-negara di dunia. anggota ASEAN.

Meski skor CPI masih rendah, NACC bertekad untuk tetap menjalankan misi antikorupsinya. Komisi percaya bahwa ukuran keberhasilan sebenarnya terletak pada upaya kolektif pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang bekerja secara transparan, melakukan pemantauan secara cermat, dan bersatu melawan korupsi. Dengan komitmen teguh terhadap nol toleransi terhadap korupsi, Thailand dapat mencapai tujuannya untuk mewujudkan masyarakat bebas korupsi.

NACC mengakui bahwa meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam situasi korupsi di Thailand, skor CPI belum cukup mencerminkan kemajuan tersebut. Komisi mendesak Transparansi Internasional untuk mengungkapkan sumber data survei mereka dan memberikan rekomendasi yang tepat sasaran, sehingga memungkinkan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan yang diidentifikasi.

* https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20240215102232

Komisi Nasional Anti Korupsi (NACC), Thailand
Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (NACC) merupakan organisasi independen yang konstitusional dan diawasi oleh sembilan komisioner yang dipilih dari berbagai profesi. Badan ini berwenang untuk melakukan pekerjaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyimpangan, khususnya di lembaga-lembaga pemerintah, dalam penyelidikan aset, serta dalam pemantauan etika dan kebajikan para pemegang jabatan politik.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan serta mendukung dan membangun kesadaran akan hukuman bagi pelaku korupsi. NACC diawasi oleh Dewan NACC dan memiliki Kantor NACC sebagai badan administratifnya.

Sejak tahun 1997, Pengadilan Thailand telah memutuskan dan menghukum politisi, mantan menteri, pejabat tinggi pemerintah serta eksekutif sektor swasta dalam ribuan kasus yang diajukan oleh NACC.

Penerbit bertanggung jawab penuh atas isi pengumuman ini.

Hashtag: #IntegrityWay #AntiCorruption #ZeroCorruption #NACC #NACF

 https://nacc.go.th/english