Senin, 23 Juli 2018 19:55:00
MK Putuskan Komisioner KPU Kabupaten/Kota 5 orang
merdeka.com/Imam Buhori
JAKARTA, Globalriau.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten atau Kota harus diisi oleh 5 orang. Keputusan ini usai mengabulkan sebagian gugatan uji materi Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya frasa '3 (tiga) atau 5 (lima) orang'.
Adapun gugatan ini diajukan oleh Anggota KPU Kabupaten Bogor Erik Fitriadi, Anggota KPU Kabupaten Karawang Miftah Farid, serta 7 dari perseorangan.
"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," ucap Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, dalam persidangan, di Jakarta, Senin (23/7).
Dia menuturkan, frasa '3 (tiga) atau 5 (lima) orang', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 5. Dengan hal ini, maka jumlah komisioner KPU Kabupaten atau Kota harus berjumlah 5 orang.
"bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai '5 (lima orang)'," jelas Hakim Anwar.
Selain itu, Majelis Hakim menolak Pasal lainnya di antaranya; Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b, dalam Undang-undang Pemilu.
"Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya," tutur Hakim Anwar.
Majelis hakim MK mempertimbangkan, berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, 2009, dan 2014, anggota atau komisioner KPU Kabupaten/kota yang berjumlah lima, Pemilu dilaksanakan dengan baik dan tidak terkendala oleh masalah tak memadainya jumlah anggota.
"Bagaimanapun, mengurangi jumlah penyelenggara, terutama di Kabupaten/Kota, potensial untuk menimbulkan kerentanan terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil. Bahkan bila dikaitkan dengan bertambahnya beban penyelenggara Pemilu khususnya," jelas Hakim MK Suhartoyo.
Selain itu, Mahkamah juga berpandangan, irasional jika mengurangi Komisioner KPU Kabupaten/Kota, dengan alasan mengikis anggaran pemilu serentak.
"Tidak ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di beberapa Kabupaten dan Kota menjadi berjumlah 3 orang, di tengah pertambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelanggaran pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak tahun 2019, adalah irasional," pungkas Suhartoyo.
Sumber: Merdeka.com
Share
Berita Terkait
Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bagi Perekonomian Indonesia
Pembangunan adalah kegiatan atau usaha, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju jondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan yang meli
Libur Natal dan Tahun Baru, ASN Pemko Dumai Dilarang Keluar Kota
Disampaikan Syaiful, bagi perjalanan masyarakat umum, harus memperhatikan protokol kesehatan. Disamping itu syarat agar bisa melakukan perjalanan baik darat,
Catat !, Mudik Libur Nataru, Keluar Masuk Kota Dumai Wajib Vaksin Dosis II
Selain mewajibkan vaksin, warga yang hendak melakukan mudik atau perjalanan keluar kota diharuskan mengantongi hasil tes Swab PCR dalam kurun waktu 24 jam.
Unjuk Rasa Buruh Sukses Batalkan UMK Dumai 2020 Rp.3.289 Juta
Aksi buruh dari berbagai perusahaan dimotori Ketua SBSI Dumai Hasrizal dan Korwil Konfederasi SBSi Riau Juliandi Hutauruk ini diawali dengan orasi terbuka di Kantor Polres Dumai Ja
Komentar
Terkini
Dumai 2 hari lalu
Apical Dumai Serahkan Ribuan Paket Sembako ke Masyarakat Sekitar Perusahaan
Melalui usaha patungan, Apical juga memiliki operasi pemrosesan dan distribusi di Brasil, India, Pakistan, Filipina, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan Vietnam.
Pekanbaru 2 hari lalu
Pj Gubri Diminta Copot Kadisdik Riau, Buntut Bnyak Sekolah Pungut Duit Siswa
Hal semacam ini kata Erwin tidak saja bisa dicegah dengan sebatas himbauan saja. Harus ada tindakan tegas dan terukur terhadap oknum sekolah yang nakal.
Nasional 2 hari lalu
Jaksa Agung Hadiri Pertemuan Konsultasi ke-2 Membentuk Badan atau Entitas Para Jaksa ASEAN
Jaksa Agung mengajak para Jaksa ASEAN/peserta forum untuk berkomitmen bersama menjadikan forum Pertemuan Konsultasi ke-2 Jaksa se-ASEAN di Bali sebagai langkah penguatan sinergi dan koordinasi bersama.
Dumai 3 hari lalu
Menjelajah Dunia Migas di Dumai Expo 2024: Edukasi dan Kontribusi untuk Masa Depan
Batik Dayun binaan BSP dan Batik Srikandi binaan SPR Langgak. Kemudian juga produk UMKM dari Umah Oleh-oleh Bagansiapiapi dan produk cemilan buatan PKK Mandau binaan PHR
Dumai 3 hari lalu
Polres Dumai Gagalkan Peredaran 4,5 Kilogram Sabu
Setelah barang bukti dilarutkan, kemudian di buang ke dalam saluran pembuangan air dan disaksikan secara langsung oleh para tersangka.
Dumai 4 hari lalu
Sekda Apresiasi Kinerja Pansus B dan C DPRD Terkait Pembahasan Ranperda Kota Dumai
Pemerintah Kota Dumai sekali lagi ia menyampaikan penghargaan yang setingi-tingginya dan terima kasih yang dalam kepada pimpinan, Pansus dan seluruh anggota DPRD Kota Dumai atas terjalinnya kerja sama yang baik selama ini.
loading...
Terpopuler