• Home
• OPINI
• Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol di Indonesia

Senin, 06 Juni 2022 21:29:00

Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol di Indonesia

Kementrian PUPR

Ilustrasi.

Pembangunan adalah suatu hal yang banyak diharapkan oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat indoensia. Pembangunan merupakan hal yang sangat-sangat dibutuhkan dalam memajukan suatu negara maupun daerah agar tidak tertinggal. seperti kita ketahui bersama bahwasannya banyak rancangan-rancangan proyek yang ingin di wujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya yaitu pembanguanan suatu infrastruktur dalam pembangunan jalan tol, yang mana pada setiap tahunnya selalu adanya peningkatan dalam perluasanan jalannya.

Pentingnya suatu pembangunan infrastruktur jalan tol ini adalah dapat memberikan suatu fedback atas suatu pulihnya perekonomian yang lebih baik,  yang mana dapat memberikan suatu perkembangan lingkungan untuk kedepannya. Walapun pembangunan jalan ini juga dapat memberikan suatu dampak buruk terhadap lingkungan. yang mana  hutan merupakan suatu pengasil oksigen , dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan maka makin berkurangnya suatu penghasil oksigen kita. Bukan hanya itu saja dalam pembangunan infrastruktur jalan tol ini pastinya terdapat dampak negatif lain yakninya terdapatnya suatu polusi udara yang kotor serta polusi kebisingan dari suara-suara dalam pembuatan jalan, bahkan nanti terdapat polusi suara dari kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Pembangunan ekonomi menjadi signifikan dikarenakan terdapatnya suatu peembangunan yang memberikan hasil serta memberikan suatu peningkatan nasional.

Pertama didirikannya suatu jalan tol di Indonesia yaitu di saat awal pada tahun 1978 yang mana pembangunan itu memiliki suatu panjang jalan 59 km yang memberi suatu penghubung antara kota Jakarta - Bogor dan Ciawi, pada waktu itu di tahun 1987 telah masuklah pihak dari swasta yang mana memberikan suatu tawaran investasi dalam suatu pembangunan infrastruktur jalan tol, yang mana terjadinya suatu penandatanganan surat (PKP).

Di tahun 1995 sampai di tahun 1997 telah terjadi suatu percepatan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol, tetapi setelah saat itu terjadi suatu penghentian dalam pembangunan jalan tol dikarenakan adanya suatu faktor ekonomi yang pada saat itu tengah melemah. Hal tersebut hanya dapat membangun 13,3 KM jalan tol yang mana saat itu hanya pada satu periode di tahun 1997 hingga 2001. di tahun 2002 dikeluarkannya suatu keputusan dari presiden yang mana memberi suatu keputusan tentang meneruskan infrastruktur terhadap dibangunnya suatu jalan tol, yang kemudian dilakukan pula pengecekan kembali atas pembangunan jalan tol tersebut. Pada saat tahun di 2001 hingga pada tahun 2004 telah terbangun empat jalan dengan total keseluruhan panjangnya yaitu 41,8 km.

Basuki hadiMuljono telah mengatakan bahwasanya pemerintah selalu memberikan suatu dorongan terhadap pembangunan infrastuktur jalan tol di berbagai daerah terutama di Indonesia. pada saat periode tahun 2015 hingga tahun 2017 yang mana total keseluruhannya yaitu 332 KM jalan tol ditambah ke jaringan jalan tol nasional, sedangkan pada periode januari hingga pada bulan September di tahun 2018 panjang jalan tol bertambah hingga sebanyak 136,1 km. Hadimuljono menambahkan bahwasanya pada periode Oktober hingga pada bulan Desember di tahun 2018 akan diselesaikannya sebanyak 13 proyek dalam pembuatan jalan tol yang mana menambah 473,9 KM jaringan jalan tol tanah air. Pembangunan suatu infrastruktur di Indonesia sangat penting dan dibutuhkan guna dalam memfasilitasi iklim investasi serta bisnis yang lebih kondusif contohnya karena hal tersebut akan memangkas banyak biaya logistik, bukan hanya itu tetapi guna memecahkan beberapa masalah sosial seperti meningkatkan akses ke layanan kesehatan.

indah Ahmad Heri firdaus mengatakan belum bisa dipastikan bahwasanya 13 ruas tol baru akan menurunkan biaya logistik secara signifikan karena terdapat berbagai tiket tol yang mahal yang mana membuat banyak orang justru malah menghindari jalan tol baru. dan penelitian menunjukkan bahwa hanya 20% truk yang berpindah dari jalan utama atau umum ke jalan raya yaitu jalan tol baru. Badan pengatur jalan tol meresmikan puluhan ruas jalan tol baru di seluruh Indonesia demi meningkatkan suatu aksesibilitas dan konektivitas masyarakat bahkan pada saat pandemi covid 19 pun tidak menyurutkan suatu langkah dari pemerintah yang terus melakukan suatu program prioritas untuk pembangunan suatu infrastruktur jalan tol di seluruh wilayah tanah air, walaupun hingga saat ini Indonesia masih saja  mengalami suatu ekonomi yang tertekan dikarenakan suatu pandemi covid 19 tak menyurutkan suatu tekad pemerintah dalam memberikan suatu perluasan terhadap suatu pembangunan infrastruktur jalan tol.

Di sepanjang tahun 2021 kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menargetkan suatu  panjang jalan tol nasional pada tahun ini akan bertambah sepanjang 427 km, yang mana target 19 ruas tol baru tersebut akan menambah total keseluruhan panjang jalan tol di tanah air yakninya 2,746 km hingga akhir tahun 2021. Pembangunan jalan tol tersebut masih belum cukup terhadap Indonesia, karena di Indonesia dengan lebih 17.000 pulau, dan dengan  luas wilayah 1,905 juta km2, dan sebanyak 270 juta penduduk di dalamnya tampaknya masih membutuhkan suatu infrastruktur pembangunan jalan tol. khususnya dengan jalan bebas hambatan guna mendukung suatu efisiensi mobilisasi masyarakatnya. Dengan penambahan adanya suatu perluasan jalan tol dapat mempermudah suatu akses masyarakat dalam berpergian atau dalam menjalankan suatu perjalanannya. Hingga di harapkan suatu perluasan dalam pembanguan infrastruktur jalan tol tersebut dapat semakin bertambah. Kementerian PUPR mencatat bahwa setidaknya total panjang jalan bebas hambatan di Indonesia itu harus mencapai 18.850 km,  sehingga mampu mereduksi waktu tempuh perjalanan secara signifikan. Selain itu studi dari world Bank menyebut bahwasannya satu persen dari suatu pertumbuhan infrastruktur di suatu negara ternyata mampu menyebabkan suatu kenaikan atas pertumbuhan suatu produk domestik bruto atau PDB yang mana hal tersebut sebesar 7 hingga 44% Di tengah cita-cita dari besar pemerintah untuk meningkatkan suatu kapasitas jalan tol di dalam negeri. Bukan hanya itu saja tetapi masih terdapat masalah lain yang cukup besar yakninya biaya pembangunan jalan tol baru kementerian PUPR menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara hanya dapat menyediakan sepertiga saja dari biaya pembangunan yang sudah direncanakan. untuk itu skema kerja pemerintah dengan badan usaha menjadi pilihan agar pembangunan jalan tol tak membebani APBN.

Diharapkan dengan dibangunnya serta di perluasnya suatu jalan tol dapat lebih memperlancar suatu arur lalu lintas, serta menjadi suatu tanda bukti bahwasannya negara kita adalah negara yang berkembang dan besejahtera atas pemerataan suatu hasil dari pembangunan infrastruktur yaitu salah satunya dalam pembuatan jalan tol, diharapkan juga bagi kita sebagai masyarakat warga negara indonesia khususnya dapat menjaga apa yang telah diberikan pemerintah, serta diharapkan pula dengan adanya perluasan jalan tol ini dapat membantu pemerintah melalui masyarakat-masyarakat yang turut berkontribusi dalam penggunaan jalan tol yang telah di bangun.