• Home
• OPINI
• Pentingnya Kebijaksanaan Dalam Patologi Birokrasi

Sabtu, 25 Desember 2021 15:39:00

Pentingnya Kebijaksanaan Dalam Patologi Birokrasi

Manusia merupakan mahluk sosial yang memiliki keterbatasan dalam hal apapun, hukum sosial merupakan sebuah keabsahan mutlak bagi manusia untuk menutupi kekurangan masing-masing individu, bahwa manusia itu mau tidak mau harus hidup berkelompok, tak ada yang mampu hidup dalam kesendirian.

Lingkungan sosial menimbulkan efek berupa sikap dan perilaku yang beragam, diantaranya adalah sikap bijaksana atau kebijaksanaan, kebijaksanaan adalah suatu sikap dimana individu manusia secara spontan dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan dampak baik atau buruk lebih mengutamakan orang banyak dari pada kepentingannya pribadi, hal itulah yang mesti ada didalam patologi sebuah birokrasi.

Jadi, Apa Itu Patologi? Dan Apa Itu Birokrasi?

Patologi merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu kedokteran untuk mengetahui sumber penyakit, sedangkan birokrasi adalah mengutip dari buku BIROKRASI karya Drs. Muhammad, M.Si. secara konsep birokrasi adalah fenomena kehidupan dimulai sejak abad ke-19 yang menjadi aktor penting dalam sejarah umat manusia sampai pada saat ini.

Secara literal, istilah birokrasi itu sendiri mulai diperkenalkan oleh filosof Perancis Baron de Grimm dan Vincent de Gournay dari asal kata “bureau” yang berarti meja tulis, dimana para pejabat pada saat itu bekerja dibelakangnya (Albrow, 1970, h. 16).

Secara sederhananya pengertian birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari para aparat yang mendapatkan upah (gaji) dalam melaksanakan detail tugas pemerintahan, memberikan nasehat dan melaksanakan keputusan serta membuat kebijakan (Hague, Harrop & Breslin, 1998, h. 219).

Jadi, patologi birokrasi adalah ilmu yang menelaah dari mana sumber terjadinya kesalahan di dalam sebuah birokrasi, contohnya para petugas atau karyawan mal pelayanan publik selalu tidak tepat waktu dalam memberikan pelayanan, misalnya untuk antrian no 20-30 tertulis dijadwal bisa mendapatkan pelayanan mulai dari jam 09:30 – 10:00 WIB.

Namun pada kenyataannya ketika jam tepat menunjukkan pukul 09:30 WIB proses berjalannya no antrian masih berada di urutan ke 4, bahkan sampai pada pukul 10:00 WIB no antrian masih berada di urutan ke 14, dan itupun tanpa ada keterangan lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan kenapa ada keterlambatan.

Hal ini sudah menunjukkan betapa buruknya proses birokrasi yang dijalankan, tidak tepat waktu, lambat, kurangnya informasi dan tidak peka akan kepentingan umum, disinilah peran patologi birokrasi dimulai, patologi birokrasi akan mulai mencari, menelusuri dan menyelidiki kenapa bisa terjadi keterlambatan?

Orang yang memahami patologi birokrasi akan memulai menelaah dengan merumuskan sumber masalah yang menjadi dominitas dalam kasus tersebut seperti, apa faktor yang menyebabkan keterlambatan prosedur pelayanan? Apa yang menyebabkan proses pelayanan tidak tepat sesuai dengan jadwal yang ditentukan? Apakah kelalaian ini ada pengaruhnya dari konflik pribadi para pegawai.

Jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi solusi dalam pemecahan masalah yang terjadi, dengan demikian patologi birokrasi akan menunjukkan akar permasalahan kenapa bisa terjadi keterlambatan dan kelalaian dari proses pelayanan yang dijalankan.

Patologi birokrasi akan memberi asumsi-asumsi berdasarkan hasil kesimpulan yang dibuat berupa jawaban dari pemecahan pertanyaan sumber-sumber masalah seperti, ternyata keterlambatan proses pelayanan terjadi karena para pegawai Mal pelayanan publik sering datang terlambat.

Jawaban lainnya yaitu proses pelayanan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan dikarenakan faktor para pegawai yang sudah datang terlambat, merekapun tidak langsung menjalankan tugasnya malahan mereka menyempatkan diri untuk istirahat sebentar dan minum kopi, padahal sudah terjadi keterlambatan no antrian.

 Hal ini baru terjadi dalam ruang lingkup kecil yang mana dampaknya tidak terlalu terasa secara berkepanjangan, yang penulis ingin sampaikan disini adalah ketika kasus yang terjadi sudah dalam ruang lingkup besar yang lebih tinggi,  seperti dalam pembuatan kebijakan  dan peraturan untuk masyarakat, untuk menilai efektivitas hal tersebut patologi birokrasi dalam hal ini apakah sudah menunjukkan sikap kebijksanaan?
Contoh kasus kebijakan kontroversial pada tahun 2020 silam yang terjadi didalam masyarakat untuk ditelaah patologi birokrasinya yaitu “Pengesahan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) cipta kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada saat rapat paripurna oleh DPR.

Beberapa poin kontroversial yang menjadi permasalahan bagi masyarakat yaitu penghapusan upah minimum kota atau kabupaten (UMK), yang diganti dengan upah minimum provinsi, hal ini tentunya akan menseragamkan upah pekerja seprovinsi sedangkan tingkat kehidupan di masing-masing kota perekonomiannya berbeda-beda, tentu hal ini akan menimbulkan anggapan para pekerja bahwa upahnya semakin rendah.

Poin lainnya yaitu para pekerja berpotensi menjadi pekerja kontrak seumur hidup dan rentan sekali untuk di PHK, serta jam istirahat mereka menjadi lebih sedikit. So back to the topic, mari kita pertanyakan bagaimana peran kebijaksanaan dalam patologi birokrasi terkait masalah tersebut.

Yang menjadi dasar pertanyaan dari permasalahan diatas yaitu apa alasan pengesahan omnibus law RUU cipta kerja menjadi UU dipercepat? Apa kepentingan yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam melakukan hal tersebut, demi keamanan atau  perekonomian masyarakat?

Mari kita buat jawaban sederhana berdasarkan fakta yang tertulis, dilansir dilaman CNBC Indonesia (11/12/2021) dituliskan “pengesahan UU cipta kerja itu dipercepat karena DPR berencana melakukan karantina wilayah atau lockdown”.

“Ya memang sudah selesai dan segera untuk disahkan, (penularan) Covid-19 di DPR terus bertambah, sehingga ada keinginan untuk segera me-lockdown DPR lebih cepat, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid,” jelas Baidhowi kepada CNBC Indonesia, Senin (5/10/2020) malam.

Dapat diambil kesimpulan bahwa alasan percepatan pengesahan RUU cipta kerja menjadi UU oleh DPR adalah dengan alasan “untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, jadi percepatan pengesahan RUU cipta kerja ini secara umum demi keamanan masyarakat.

Lantas apa pentingnya kebijaksanaan dalam patologi birokrasi tersebut?, Kita sudah mengetahui alasan sebenarnya kenapa RUU cipta kerja itu dipercepat untuk disahkan, yaitu demi kepentingan masyarakat atau lebih tepatnya demi keamanan masyarakat terhadap persebaran Covid-19.

Hal ini bisa menimbulkan anggapan ataupun tanggapan beragam diberbagai kalangan masyarakat, kebijaksanaan yang artinya memutuskan suatu hal dengan mendahulukan kepentingan umum sama halnya dengan yang dilakukan oleh anggota DPR dimana alasan mereka juga demi kepentingan umum.
Namun, yang menjadi pertannyaan penulis disini adalah, kebijaksanaan keputusan yang mereka buat apakah benar-benar untuk kalangan umum secara keseluruhan atau hanya sebagai bahan pengalihan untuk menguntungkan sebagian kalangan umum saja?

Kesimpulannya yaitu, kebijaksanaan dalam patologi birokrasi disini adalah, kebijaksanaan berperan sebagai bentuk dasar dalam pertimbangan manusia yang memiliki kewenangan untuk merumuskan sebuah kebijakan atau membuat suatu peraturan apakah kebijakan itu dibuat untuk kebaikan umum, kepentingan umum, atau sebaliknya apakah kebijakan itu dibuat dan dinilai demi kebaikan dan kepentingan pribadi semata. Disitulah peran kebijksanaan untuk memutuskan.

Daftar Pustaka :
Gambar 1 : linayulianti7.wordpress.com
Drs. MUHAMMAD, M.Si 2018, BIROKRASI (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance), UNIMAL PRESS, Sulawesi.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201010074710-4-193340/alasan-percepat-pengesahan-uu-omnibus-law-dpr-lockdown Di akses pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021.
https://amp.kompas.com/tren/read/2020/10/06/080300365/selain-cipta-kerja-ini-daftar-uu-kontroversial-yang-disahkan-saat Di akses pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021.

 

5 jam lalu

Jaksa Agung Hadiri Pertemuan Konsultasi ke-2 Membentuk Badan atau Entitas Para Jaksa ASEAN

Jaksa Agung mengajak para Jaksa ASEAN/peserta forum untuk berkomitmen bersama menjadikan forum Pertemuan Konsultasi ke-2 Jaksa se-ASEAN di Bali sebagai langkah penguatan sinergi da

14 jam lalu

Menjelajah Dunia Migas di Dumai Expo 2024: Edukasi dan Kontribusi untuk Masa Depan

Batik Dayun binaan BSP dan Batik Srikandi binaan SPR Langgak. Kemudian juga produk UMKM dari Umah Oleh-oleh Bagansiapiapi dan produk cemilan buatan PKK Mandau binaan PHR

14 jam lalu

Polres Dumai Gagalkan Peredaran 4,5 Kilogram Sabu

Setelah barang bukti dilarutkan, kemudian di buang ke dalam saluran pembuangan air dan disaksikan secara langsung oleh para tersangka.

4 hari lalu

Didampingi Walikota Dumai, Sekdaprov Buka Bazar dan Expo di Taman Bukit Gelanggang

Bazar dan Expo ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan daerah, tetapi juga memperkuat tali silaturahmi antarwilayah