Dukungan dari tokoh masyarakat ini menunjukkan besarnya kepercayaan publik terhadap integritas dan kapabilitas SF Hariyanto, tidak hanya sebagai pejabat pemerintahan,

Cipayung Plus Riau KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, Himapersis dalam keterangan bersama menegaskan bahwa DPRD tidak boleh tinggal diam dan hanya menjadi lembaga stempel.

Berasal dari latar belakang pendidikan bidang sain dan teknologi saintek saat SMU, kini ia mendalami ilmu sosial, yang pada awalnya memberi tekanan dalam proses belajar.

Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations).

Erwin menyoroti bahwa perubahan pucuk pimpinan di Dinas Pendidikan Riau yang terjadi belakangan ini justru memperkeruh suasana dan membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap integritas lembaga pendidikan.

Akibat semua kekisruhan ini, Erwin dengan tegas meminta Gubernur Riau Abdul Wahid segera mencopot Erisman dari jabatannya.

Dalam SK Plt. Pengurus PWI Bengkalis itu diantaranya ditetapkan Alfisnardo, SAP sebagai Ketua. Alfis sebelumnya pernah menjadi Ketua PWI Bengkalis periode 2018-2021.

Mantan Gubernur Riau HM Rusli Zainal bahkan dinilai layak untuk diberikan penghormatan sebagai pahlawan bagi para guru,mengingat kepeduliannya yang tinggi terhadap dunia pendidikan di Riau.

Kondisi ini diperparah dengan transisi kepemimpinan Provinsi Riau pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto, pasangan Abdul Wahid - SF Hariyanto justru tidak mengakomodir gaji para guru dikdas hingga Idul Fitri.

Wahid bahkan mengaku siap mengambil langkah kontroversial seperti memotong tunjangan ASN jika itu menjadi satu-satunya cara untuk menutupi defisit tersebut.

Dr H Eka Putra Nazir menjelaskan tentang teknik peliputan dan penulisan pemberitaan. Hal terpenting disampaikannya, wartawan haram hukumnya menyebarkan berita bohong atau mengandung unsur SARA.

DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD. Fungsi ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, membatasi kewenangan kepala daerah dalam tahap perencanaan, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

Aktivis pendidikan Provinsi Riau, Erwin Sitompul, S.Pd mendukung penuh langkah tegas Kepala Dinas Pendidikan dalam menyikapi tudingan pemotongan TPP tersebut.

Pemanggilan kesembilan PWI Kabupaten Kota oleh Plt Ketua PWI Riau karena kepengurusan PWI Kabupaten Kota di-SK-kan oleh Ketum Hendry Bangun.