• Home
• Politik
• Alokasi Pokok Pikiran DPRD Dumai Dinilai 'Jauh' dari Dapil

Selasa, 10 Mei 2016 21:16:00

Alokasi Pokok Pikiran DPRD Dumai Dinilai 'Jauh' dari Dapil

Pelantikan pimpinan DPRD Dumai periode 2014-2019.

DUMAI- Memprihatinkan, demikian kata yang terucap saat sejumlah tokoh masyarakat Dumai memperlihatkan alokasi pokok pikiran DPRD Dumai justru tidak menyentuh pada daerah pemilihannya yang notabene sebagai basis suara telah mendudukkan para kader partai tersebut jadi wakil rakyat.

"Sangat memprihatinkan dan miris kita melihat kondisi DPRD kita sekarang. dulunya berjanji akan memperhatikan masyarakat tapi setelah duduk mengunjungi masyarakat saja takut, sudah dua periode di RT 08 Teluk Binjai mereka tidak pernah reses, " ujar Cip Piliang kepada pers Selasa (10/05/2016).

Dari data yang dirangkum awak media, untuk pokok pikiran belasan anggota DPRD diplot pada masing-masing SKPD diantaranya Dinas Perhubungan sebesar Rp7 miliar lebih, Dinas Pendidikan Rp2 miliar, Dinas Kesehatan Rp2,6 miliar, BKBPPPA Rp1,4 miliar, RSUD Rp2,8 miliar, Disbudpora Rp1,7 miliar, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik (PADE) Rp1,5 miliar, dan Dinas PU Rp8,9 miliar.

Dikonfirmasi terpisah Ketua DPC PDIP Dumai, Uber Firdaus saat dimintai tanggapan soal data tersebut sangat menyayangkan besaran anggaran di Dinas Perhubungan misalnya.

"Kita prihatin, apa mungkin masyarakat minta markah jalan dan sebagainya saat reses, tujuan DPRD reses itu adalah menyerap aspirasi masyarakat, dan jika pokok pikiran tidak menyentuk keinginan masyarakat buat apa reses. Saya sudah memanggil lima orang kader PDIP yang duduk di DPRD dan menegaskan agar mereka merealisasikan hasil reses mereka, karena dapil itu adalah basis suara yang mendudukkan mereka dulunya dan mereka harus memperhatikan juga dapil mereka," tegas Uber.

Kabar tersebut juga sangat santer di media sosial facebook. Sejumlah tokoh masyarakat mengeluarkan uneg-uneg mereka yang ditujukan kepada 30 anggota DPRD Dumai periode 2014-2019.

Seperti dituliskan pada kolom komentar pemilik akun Deni Kurniawan,"Harapan kedepan setiap anggota DPR melakukan kegiatan resest di dapil masing2 hendak seluruh element masyrakat sesuai wilayah dapil ny ikut berperan serta dan masukan2 itu harus di kawal yg di angap proritas.kalau mekanisme ini dilaksanakan dengan tegas mudh2an tdk akan pernah terjadi lg seperti yg di bayang kan,karena mereka para anggota DPR yg melakukan di dapil ny ini sebagai penilaian masyrakat yg telah merespentatif kan mereka.bagus atau tdk ny wakil mereka kedepan kita lihat sama2 sispa yg bertahan untuk duduk di kursi panas tersebut." tulisnya.

Diungkapkan juga pemilik akun Iwan jambul,"Yakin lah masih ada orang baik yg mampu mengurus negeri ni...dr itu kita sebagai masyarakat harus bijak memilih pemimpin...." catatnya.

Untuk diketahui menurut sumber yang dapat dipercaya, masing-masing anggota DPRD memperoleh Rp1 miliar untuk pokok pikiran, berbeda halnya dengan pimpinan DPRD yang bisa mendapatkan alokasi pokok pikiran hingga Rp4 miliar.(egy)

2 bulan lalu

Wali Kota Dumai H. Paisal Apresiasi Kinerja UPT PPA BPKAD dalam Pengelolaan Aset Daerah

Menurutnya, pengelolaan aset daerah yang baik tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai manfaat aset bagi masyarakat dan mendukung pemban

3 bulan lalu

UPT PPA BPKAD Dumai Gelar Gotong Royong Jaga Kebersihan Masjid Habiburrahman DIC

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PPA BPKAD Dumai, Ichsan, dan diikuti oleh seluruh pegawai UPT PPA. Gotong royong difokuskan pada pembersiha

3 bulan lalu

Wako Dumai: APBD 2026 Selesai Dievaluasi, Jadi Daerah Pertama di Riau

Delapan daerah tersebut yakni Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Indragiri Hulu.

9 bulan lalu

Walikota Dumai Apresiasi MoU BUMD PT PDB dengan Kejaksaan

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat PT.PDB secara institusional, tetapi juga menjadi contoh nyata sinergi antara penegak hukum dan BUMD dalam menciptakan pemerintahan