• Home
• Politik
• KPU Bengkalis Dinilai Bertele-tele

Rabu, 25 November 2015 20:08:00

KPU Bengkalis Dinilai Bertele-tele

Terkait Dana Publikasi

Ketua KPU Bengkalis Defitri Akbar saat melihat lihat kotak suara di Kantor KPU

BENGKALIS- Terkait dana publikasi penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tahun 2015 di Kabupaten Bengkalis kembali dipertanyakan banyak pihak. Termasuk salah seorang rekanan CV Debby Mandiri Karya Teknik selalu pemenang tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada kegiatan pengadaan iklan kampanye di Media Massa.

Jufri selaku Direktur CV Debby Mandiri Karya Teknik secara terang-terangkan menyatakan, kinerja aparatur KPU tidak professional. Dalam hal ini, Jurfri mengaku kecewa dimana perangkat sekretariat KPU Kabupaten Bengkalis belum memberikan keputusan terkait penayangan iklan kampanye tiga Pasangan Calon (Paslon) di Media Massa sampai tanggal 25 November 2015.

"Jadwal sudah molor dua hari, KPU belum bisa memberikan keputusan, bicara kontrak kita tentunya berbicara Take itu or leave it, setuju atau tidak. Saya rela kalau perusahaan saya tidak mendapatkan pengadaan ini, dan mungkin ini bukan rejeki saya, dan Allah SWT akan menetapkan rejeki saya di tempat yang lain,"pungkas Jupri dengan nada kekecewaan terhadap KPU.

"Saya juga akan menempuh upaya jalur hukum, kita bisa menggugat KPU Kabupaten Bengkalis dalam hal tersebut. Karena kita merasa dirugikan oleh kenerja KPU Bengkalis yang terkesan bertele-tele,"tegasnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Pemantau Media (JPM) Bengkalis Indra Jaya mengungkapkan, untuk waktu pelaksanaan Pemilukada serentak tanggal 9 Desember 2015 sudah didepan mata. Tapi kenyataan di lapangan, warga Bengkalis masih buta siapa pasangan calon (Paslon) bupati yang akan maju merebutkan kursi Bengkalis 1. Sosialisasi di media massa pun sama sekali tidak terlihat dan terdengar.

Ia menjelaskan, selama ini belum ada sosialisasi dari penyelenggara Pemilukada serentak 2015. Karena minimnya sosilaisasi tersebut, ia juga belum mengetahui siapa saja yang menjadi Paslon bupati.
 
"Siapa saja yang maju jadi bupati tidak tahu. Iklan di media cetak, radio dan televise sama sekali tidak ada. Apa karena tidak tersedianya anggaran, atau kegiatan sosialisasi ditiadakan oleh penyelenggara pemilu,"kata Indra Jaya alias Pakde, Rabu (25/11/15).
 
Terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Defitri Akbar dihubungi, Rabu (25/11/15) mengatakan, pihak KPU saat ini sedang mencari solusi terbaik, namun untuk urusan pengadaan lelang ini tidak menjadi domain KPU secara keseluruhan, akan tetapi juga melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis, karena ULP dalam hal ini sebagai pelaksana tender kegiatan.
 
"Sebenarnya ini bukan menjadi urusan kami KPU, tapi menjadi domain ULP. Kita akan coba carikan solusinya nanti,"katanya. (ias)

6 tahun lalu

Bacaleg DPD RI Laporkan KPU Riau ke Bawaslu

Syintia dinilai tidak memenuhi syarat karena usianya belum mencapai 21 tahun. "Dasar putusan TMS (tidak memenuhi syarat) yang dilakukan KPU, karena pelapor (Syintia) masih berusia

6 tahun lalu

KPU Akui Soal Data Pemilih Ganda

Hal tersebut menanggapi koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang mengklaim telah menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda.

6 tahun lalu

KPU Dumai Belum Terima Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS Pileg 2019

Divisi Teknis KPU Dumai Edi Indra menyebut, masa tanggapan/masukan sudah dibuka KPU sejak diumumkan bacaleg dari 15 partai politik untuk Pemilu Legislatif 2019 hingga 21 Agustus 20

6 tahun lalu

Terkait Pendaftaran Capres, 9 Sekjend Parpol Pendukung Jokowi Sambangi KPU

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan kedatangan 9 sekjen koalisi pendukung Jokowi untuk berkonsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.