• Home
• Politik
• KURSI SEKDA RAWAN POLITISASI

Senin, 14 Maret 2016 21:50:00

KURSI SEKDA RAWAN POLITISASI

Dimuat Harian Umum Pesisir Pos, 14/02/2016

Pimpinan Redaksi Harian Umum Pesisir Pos, Megi Alfajrin.

PEMILIHAN sekretaris daerah (sekda) sangat rawan politisasi. Pasalnya, selain jabatan tinggi di daerah, posisi sekda cukup strategis.

Sekda paling strategis. Bahkan dalam hal pengaruh di tataran birokrasi, kepala daerah nomor dua. Nomor satunya sekda

Posisi strategis itulah yang menyebabkan pemilihan sekda rawan dipolitisasi. Karena itu, terbuka peluang pemilihan sekda bukan karena kompetensi, tapi lebih didasarkan hitung-hitungan politik.

Kepastian adanya permainan. Misalnya, kepala daerah berusaha menempatkan sekda yang tidak hanya kompeten, tapi loyal, patuh, dan taat. Bahkan terkadang asal pilih. Biasanya begitu. Adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Pemerintah Daerah (Pemda) mengokohkan posisi sekda di daerah.

Sekda dapat dikatakan penguasa birokrasi karena mengurus rekrutmen, promosi, demosi, hingga pensiun aparat di daerah.

Tidak hanya soal birokrasi, pengambilan keputusan penting juga melibatkan sekda. Di daerah memang yang memegang jabatan politik adalah kepala daerah, tapi sesungguhnya otak dari keseluruhan adalah sekda.

lapangan tidak datar bagi pemain yang jujur dan berkompeten, justru mulus bagi mereka yang penuh akan kepentingan. Sehingga, kursi panas seorang sekda dapat diraih oleh aantara lain, adanya permainan politik pusat di daerah dan buruknya basis data yang dimiliki pemerintah pusat.

Padahal, dengan mekanisme pemilihan yang sekarang ini seharusnya dapat meminimalisasi politisasi dan kepala daerah tidak memilih sekda sesukanya. Sebab, pemerintah pusatlah yang memilih nama sekda dari calon yang diusulkan kepala daerah.

Oleh karena itu, dalam hal pengangkatan sekda, perlu adanya pembenahan basis data kepegawaian, terutama jabatan strategis seperti kepala dinas, kepala kantor, atau kepala badan.

Sehingga pemerintah pusat tidak hanya menerima yang disodorkan, tapi juga mencari tahu informasi tambahan tentang kandidat sekda yang diusungkan. Sekda adalah bosnya birokrasi. Sebab, pengusulan pejabat daerah haruslah melalui sekda. dalam hal pengangkatan pejabat terdapat aspek norma dan aspek hukum.

Misalnya, pejabat harus berintegritas, memiliki kode etik, dan berkompeten. Namun, ini tidak diterjemahkan secara jelas, terutama maksud dari berintegritas.

Orang Indonesia kalau tidak benar-benar ada kalimat di dalam undang-undang pasti akan berkelit, hingga perlu rasanya aturan teknis UU ASN nantinya dapat menerjemahkan aspek norma tersebut.

Dengan begitu, tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Sejak dilantik KASN sudah mulai mengawasi mekanisme pengangkatan pejabat tinggi. Bahkan, KASN sebagaimana yang diatur undang-undang, dapat memanggil dan meminta klarifikasi atas pengangkatan pejabat tinggi.***

2 bulan lalu

Polres Dumai Jenguk Petugas KPPS yang Tersengat Listrik saat Pasang Tenda TPS

Usai menyampaikan apresiasi dan dukungan tersebut, Ipda J. Munthe didampingi Ps. Kanit 4 Sat Intelkam Polres Dumai Aiptu Suardi Hasibuan, Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Dumai Brip

4 bulan lalu

Perayaan Natal, PT Pelita Agung Agrindustri Berikan Bantuan Sembako kepada Lansia dan Anak Yatim

Salah satu penerima bantuan, Marlina mengatakan bantuan sembako yg diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan.

5 bulan lalu

Perampokan Kapal Mulai Marak Terjadi di Perairan Dumai

Kondisi tersebut hingga kini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Dikhawatirkan hal ini akan memperburuk citra pelabuhan Dumai sebagai kawasan industri dan pe

5 bulan lalu

Serahkan Santunan 491 Anak Yatim dan Piatu, Walikota Minta Doa Agar Kota Dumai Mendapat Keberkahan

Dalam sambutannya, Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan tujuan untuk dapat meringankan beban masyarakat kh