Selasa, 03 Januari 2017 14:24:00
DPRD Akui APBD Dumai 2017 Tidak Sanggup Benahi Seluruh Jalan Rusak
RED.
DUMAI - Pasca tragedi kecelakaan maut yang dipicu jalan berlobang. Desakan dari masyarakat untuk perbaikan jalan rusak yang dialami hampir seluruh jalan protokol dan jalan lintas di Dumai turut memuncak.
Namun demikian pemerintah justru mengalami defisit terhadap alokasi anggaran untuk mewujudkan keinginan masyarakat secara keseluruhan tersebut.
Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai tahun anggaran (TA) 2017 tidak mampu menopang seluruh kebutuhan untuk perbaikan jalan yang memang menjadi tanggung jawab daerah.
Dijelaskan Johannes Tetelepta, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dumai, kepada Globalriau.com Selasa (03/01/2017) melalui sambungan seluler, diakuinya bahwa APBD Dumai tidak sanggup membiayai seluruh perbaikan jalan rusak yang jadi tanggungan daerah.
"APBD 2017 mengalami minus Rp196 miliar, meski PAD terhitung maksimal Rp189 miliar dari target sebesar Rp192 miliar, namun hal itu tidak menyelesaikan masalah yang jadi beban APBD." ujarnya.
Dijelaskan Johannes, terkait jalan rusak di wilayah Kota Dumai, tidak semua jalan menjadi tanggungan daerah.
"Ada beberapa kriteria jalan menjadi tanggungan APBD dan APBD Provinsi. Jika itu jalan Nasional maka menjadi beban APBN, jika itu jalan Provinsi maka menjadi tanggungan APBD Provinsi," jelasnya.
Ditambahkan Johannes dengan kondisi APBD mengalami lost sebesar kurang lebih Rp200 miliar pada tahun ini akibatnya seluruh kegiatan dan alokasi kepada SKPD dilakukan rasionalisasi (pemangkasan).
"Kita tidak bisa pungkiri kondisi anggaran tidak mampu menopang kebutuhan untuk perbaikan jalan rusak, oleh karennya, pengguna jalan kita harapkan lebih meningkatkan kehati-hatian saat berkendara dan menggunakan alat keselamatan agar tragedi kecelakaan tidak kembali terulang." himbaunya.
Langkan yang bisa dilakukan pemerintah dan DPRD saat ini hanya mendesak Pemerintah Provinsi dan pusat untuk merealisasikan perbaikan jalan yang menjadi tanggungan mereka, dan hal itu sudah dilakukan jauh hari sebelumnya dalam kegiatan kunker (kunjungan kerja) dan konsultasi.
"Kita selalu sampaikan kondisi infrastruktur baik jalan kepada pemerintah provinsi dan pusat, baik dalam agenda kunker maupun konsolidasi ke mereka selalu kita sampaikan, namun apadaya sampai sekarang belum ada realisasi," jelasnya.(egy)