• Home
• Dumai
• Belanja Langsung APBD Dumai 2020 Gelondongan

Jumat, 13 Maret 2020 12:03:00

Belanja Langsung APBD Dumai 2020 Gelondongan

DUMAI, globalriau.com - Alokasi pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni Kota Dumai tahun anggaran 2020 terdapat hal yang sangat mencurigakan dalam format penganggaran. Hal itu terjadi tidak saja pada satu atau dua item saja, melainkan hampir secara keseluruhan.

Dalam Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) sejumlah dinas terdapat alokasi anggaran gelondongan tanpa disertakan rincian item yang dianggarkan. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan pedoman dan aturan dalam tata cara penyusunan anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah secara keseluruhan.

Namun demikian APBD Dumai sudah disahkan dan bahkan penggunaannya sudah berjalan hingga hari ini. Apakah format APBD untuk tahun anggaran 2020 sengaja 'diupayakan' sedemikian rupa hingga harus mengabaikan dan mengesampingkan pedoman penyusunan sebagaimana ditetapkan pemerintah pusat untuk niat tertentu?

Dalam hal ini, sejumlah pihak menduga bahwa terjadi unsur kesengajaan dalam penyusunan anggaran APBD 2020 untuk dibobol secara berjamaah. Hingga mengabaikan ketentuan dan turan yang berlaku.

Sebagai contoh pada salah satu DPA milik dinas di lingkungan pemko Dumai tercatat untuk semua kegiatan fisik yang merupakan belanja langsung tidak disertakan riancian sebagaimana diatur dalam peraturan penyusunan RKA-SKPD.

Semua belanja langsung maupun tidak tercatat misalkan, untuk satu pekerjaan peningkatan jalan 'A' hanya disertakan volume (1.00) dan satuan (paket) dan harga satuan (Rp...). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dituangkan dengan rinci untuk satu kegiatan belanja langsung dengan satuan panjang, lebar volume dan nilai barang persatuan.

hal yang sama juga terjadi dalam DPA untuk alokasi gaji dan tunjangan PNS di lingkungan Pemko Dumai. Dimana hanya dituliskan untuk belanja gaji dan tunjangan volome 1.00 satuan (tahun) diikuti nilai belanja yang digelondongkan. Juga berbeda dari format penyusunan tahun-tahun sebelumnya serta sebagaimana aturan pemerintah soal penyusunan RKA-SKPD dimana harus menyertakan keterangan untuk anggaran gaji dan tunjangan dirincikan per golongan dan jumlah orang.

Sedemikian kacau dan rancunya penyusunan APBD 2020 dinilai syarat akan tindak pidana korupsi. Menyikapi kejanggalan tersebut awak media mencoba meminta pendapat eks anggota legislatif periode 2009-2014 dan juga pernah menjabat di Badan Anggaran (Banggar DPRD) Prapto Sucahyo soal bagaimana seharusnya dewan membahas APBD.

Dijelaskannya bahwa sebagaimana dalam peraturan mentri dalam negeri (PMDN) soal pedoman penyusunan anggaran sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah Dumai saat ini pada penyusunan APBD 2020.

PMDN mengatur untuk alokasi belanja langsung harusnya disertakan satuan sebagaimana disebutkan merupakan harga satuan setiap unit barang /jasa yang berlaku di suatu daerah sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

"Ada pelanggaran yang dilakukan DPRD Dumai serta pemko saat ini, apakah mereka tidak paham bagaimana cara penyusunan anggaran atau bagaimana kita kurang tahu, yang pasti apa yang mereka lakukan dengan APBD 2020 sangat tidak sesuai dengan PMDN soal pedoman penyusunan anggaran," ungkapnya.

Dijelaskan Cahyo, jika format APBD seperti tahun 2020 ini maka potensi APBD Dumai dibobol lebih besar, karena tidak bisa memastikan volume serta nilai pasti suatu kegiatan belanja akibat tidak dijelaskan secara rinci.

"Bagaimana bisa menghitung volome suatu kegiatan belanja sementara nilai satuannya dan volume besaran atau tingginya tidak diketahui. Tiba-tiba sudah disebutkan harganya sekian miliar, angka dari mana alokasi tersebut jika tanpa perhitungan yang rinci," jelasnya.

Dilanjutkan Cahyo, jika sudah begini, patut diduga ada konspirasi berjamaah antara DPRD dan Pemko Dumai, apakah itu untuk mengamankan 'paket' masing-masing oknum atau tidak. Namun yang pasti, kata Cahyo, penyusunan APBD Dumai 2020 tidak sesuai PMDN dan syarat akan tindak pidana.

"Bagaimana bisa mengalokasikan untuk sebuah penigkatan jalan jika tanpa ukuran lebar berapa, panjang berapa, tiba-tiba sudah dianggarakan sekian miliar. Ajaib betul," tungkasnya.

Terpisah, ketua DPRD Dumai, Agus Purwanto ketika diminta tanggapan terkait persoalan ini belum bisa memberikan jawaban karena sedang ada acara."Izin masih acara, nanti ya," ujarnya melalui pesan singkat.(egi)

2 bulan lalu

Wali Kota Dumai H. Paisal Apresiasi Kinerja UPT PPA BPKAD dalam Pengelolaan Aset Daerah

Menurutnya, pengelolaan aset daerah yang baik tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai manfaat aset bagi masyarakat dan mendukung pemban

3 bulan lalu

UPT PPA BPKAD Dumai Gelar Gotong Royong Jaga Kebersihan Masjid Habiburrahman DIC

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PPA BPKAD Dumai, Ichsan, dan diikuti oleh seluruh pegawai UPT PPA. Gotong royong difokuskan pada pembersiha

3 bulan lalu

Wako Dumai: APBD 2026 Selesai Dievaluasi, Jadi Daerah Pertama di Riau

Delapan daerah tersebut yakni Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Indragiri Hulu.

9 bulan lalu

Walikota Dumai Apresiasi MoU BUMD PT PDB dengan Kejaksaan

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat PT.PDB secara institusional, tetapi juga menjadi contoh nyata sinergi antara penegak hukum dan BUMD dalam menciptakan pemerintahan