- Home
- Dumai
- Paisal Tegaskan Komitmen Pembangunan Prioritas dalam Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027
Rabu, 19 Agustus 2026 07:07:00
Paisal Tegaskan Komitmen Pembangunan Prioritas dalam Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027
DUMAI – Rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai ditutup dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban Wali Kota Dumai terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Selasa (18/8/2026), menjadi forum strategis dalam menyelaraskan pandangan antara pemerintah daerah dan legislatif terkait arah pembangunan Kota Dumai pada tahun mendatang.
Wali Kota Dumai, H. Paisal, hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, untuk menyampaikan jawaban secara rinci terhadap berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD Kota Dumai.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, serta dihadiri oleh 28 dari 35 anggota DPRD Kota Dumai, sehingga dinyatakan telah memenuhi kuorum.
Dalam pidatonya, Wali Kota Paisal menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi NasDem, Pemerintah Kota Dumai menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap penyusunan Ranperda APBD 2027. Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memastikan setiap program pembangunan dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait efisiensi anggaran di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kota Dumai menegaskan akan menerapkan skala prioritas dalam penyusunan anggaran serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Beberapa program yang tetap menjadi perhatian pemerintah antara lain penanganan banjir rob melalui penataan bantaran sungai, pembangunan tanggul dan drainase, penyelesaian Jalan Lingkar Parit Kitang, peningkatan kualitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat dan madrasah, pembangunan Puskesmas Sungai Geniot, serta perluasan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra Plus, Pemerintah Kota Dumai menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan penyusunan target yang realistis. Di sisi lain, efisiensi belanja operasional akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.
Terkait pandangan Fraksi Golkar, Pemerintah Kota Dumai menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menghindari terjadinya konflik anggaran. Oleh karena itu, koordinasi, konsultasi, dan pembahasan yang dilakukan secara tepat waktu akan terus diperkuat.
Adapun terhadap masukan Fraksi PKS, Pemerintah Kota Dumai berkomitmen menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah melalui berbagai langkah strategis, seperti efisiensi anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan pengawasan terhadap mutu pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrat mengenai proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,505 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,692 triliun, Wali Kota menjelaskan bahwa defisit anggaran sebesar Rp187,338 miliar akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir perkotaan serta pembangunan dan rehabilitasi jalan.
Hal senada juga disampaikan dalam jawaban terhadap pandangan Fraksi Tuah Negeri. Pemerintah Kota Dumai menjelaskan bahwa sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari pinjaman daerah yang telah diperhitungkan secara matang berdasarkan kemampuan keuangan daerah hingga akhir masa jabatan Wali Kota periode 2025-2029. Selain itu, kewajiban pembayaran cicilan pinjaman tersebut ditargetkan selesai pada 2029.
"Mari kita berikhtiar dan berdoa agar proses pembahasan ini dapat menghasilkan Perda APBD Tahun Anggaran 2027 yang terbaik demi mewujudkan Dumai sebagai Kota Idaman yang berkelanjutan," ujar Wali Kota Paisal.
Dengan selesainya agenda penyampaian jawaban Wali Kota, seluruh dokumen pembahasan yang meliputi penyampaian Ranperda APBD, pandangan umum fraksi, serta jawaban pemerintah daerah, selanjutnya diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Dumai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
HUT ke-81 RI, Kemnaker Tegaskan Komitmen Perkuat SDM dan Perluas Kesempatan Kerja
JSCCIB Joins Forces with Public Sector and World Bank to Launch "The Bangkok Business Summit 2026: Reinvent Thailand, Resilient ASEAN"
HUT Ke-81 RI di Dumai Berlangsung Semarak, Paskibraka dan Ragam Budaya Nusantara Warnai Upacara Kemerdekaan






