- Home
- Dumai
- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Dumai: Tata Kelola Ekspor SDA melalui BUMN untuk Hentikan Kebocoran Devisa, Bukan Merugikan Petani Sawit
Jumat, 22 Mei 2026 14:12:00
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Dumai: Tata Kelola Ekspor SDA melalui BUMN untuk Hentikan Kebocoran Devisa, Bukan Merugikan Petani Sawit
DUMAI - Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Melalui BUMN Ekspor. Kebijakan ini menjadi perhatian berbagai pihak karena menyangkut komoditas strategis nasional, termasuk sawit.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Dumai, Junjung Mangatas Simorangkir, menilai masyarakat khususnya petani sawit tidak perlu khawatir terhadap arah kebijakan tersebut. Menurutnya, tujuan utama pemerintah bukan untuk membatasi perdagangan atau merugikan petani, melainkan memperkuat pengawasan dan menutup potensi kebocoran devisa negara.
“Banyak yang khawatir kebijakan ini akan berdampak pada petani sawit. Saya melihat tujuan utamanya bukan merugikan petani, tetapi memperbaiki tata kelola agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat,” ujar Junjung.
Ia menjelaskan bahwa selama ini pemerintah dan sejumlah lembaga pengawasan pernah menyoroti adanya indikasi praktik under invoice, yaitu pelaporan nilai ekspor di bawah nilai transaksi sebenarnya.
“Sebagai contoh sederhana, ketika harga sebenarnya suatu komoditas dijual lebih tinggi, namun yang dilaporkan dalam dokumen ekspor lebih rendah, maka terdapat selisih nilai yang berpotensi menyebabkan devisa negara tidak tercatat secara optimal. Dalam berbagai pembahasan, praktik seperti ini sering dikaitkan dengan dugaan kebocoran penerimaan negara,” jelasnya.
Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia pada tahun 2025 mencatat produksi sekitar 56 juta ton, dengan total ekspor lebih dari 32 juta ton. Dengan volume perdagangan yang sangat besar tersebut, menurut Junjung pengawasan dan tata kelola ekspor yang lebih baik menjadi hal penting.
“Jika kebocoran devisa dapat ditekan, maka hasil kekayaan alam Indonesia akan lebih banyak berputar di dalam negeri. Dampaknya dapat memperkuat ekonomi nasional, mendorong pembangunan, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya ikut menjaga kesejahteraan petani sawit,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar pelaksanaan kebijakan nantinya dilakukan secara profesional, transparan, serta tetap melindungi petani kecil dan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara sehat.
“Yang terpenting, petani sawit jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan, tetapi justru harus menjadi pihak yang merasakan manfaat dari pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.**
Share
Komentar






