• Home
  • Dumai
  • Soal Verifikasi, Dewan Pers dan SPS Riau Minta Humas Pemda Tak Percaya Berita Hoax
Minggu, 26 Februari 2017 15:38:00

Soal Verifikasi, Dewan Pers dan SPS Riau Minta Humas Pemda Tak Percaya Berita Hoax

Gedung Dewan Pers.

JAKARTA - Humas pemerintah daerah dan diskominfo jangan percaya hoax soal verifikasi. Terutama soal kerjasama dengan pemuatan advertorial, iklan atau sejenis kerja sama lainnya dengan media di daerah.

"Saya ingin menegaskan, verifikasi bukan harga mati untuk kerja sama bisnis Pemerintah-media. Dewan pers tidak pernah mensyaratkan itu," kata ratna komala, anggota dewan pers kepada pimpinan Sps daerah saat bimbingan teknis verifikasi media bagi SPS yang dilaksanakan di jakarta, Jumat (24/2/2017).

Disebutkan nya, semangat verifikasi yang digaungkan dewan pers adalah untuk meningkatkan profesionalitas media dan wartawannya. Tahun ini adalah untuk pertama kalinya diadakan verifikasi media sejak dicanangkan pada piagam palrmbang, tahun 2010 silam.

Tapi menurutnya, diawal gong verifikasi masih banyak kendala di lapangan, termasuk kurangnya tenaga verifikator di dewan pers. Karena itu pula, khusus untuk media cetak telah dibuat keputusan bahwa verifikasi akan dilakukan Sps. Lebih jauh, bagi media cetak lokal nantinya akan diverifikasi oleh SPS cabang di daerah.

"Jadi kalau ada efek atas kebijakan ini, terutama kebijakan pemerintah supaya media yang akan bekerja sama adalah yang terverifikasi, maka kami tegaskan jangan sampai hal seperti itu terjadi. Lagi pula dari puluhan ribu media di indonesia, yg terverifikasi baru 74 media. Jadi mau dikemanakan media lainnya," kata ratna.

Disebutkan ratna, soal verifikasi ini memang banyak blundernya, terutama soal berita hoax yang mengatakan bahwa dewan pers meminta pemerintah hanya bekerja dengan media terverifikasi. "Berita seperti ini adalah hoax," kata ratna lagi.

Sementara itu, khususnya untuk Provinsi Riau, SPS cabang Riau berencana akan mengundang gubernur, seluruh humas dan pihak Diskominfo, untuk menyampaikan duduk persoalan ini.

"Kami melihat di lapangan ada keresahan pemilik media dan wartawan karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan media yang akan diajak bekerja sama hanya yang terverifikasi. Padahal kenyataannya tidak boleh seperti itu," kata ketua SPS Riau, Zulmansyah melalui siaran pers yang diterima GoNews.co, Minggu (26/2/2017).

Acara yang dibungkus ke dalam workshop SPS cabang Riau bersama humas dan Diskominfo ini menurut rencana akan diadakan pada Kamis, 2 maret 2017 mendatang.

"Selain pematerinya dewan pers dan Sps pusat, kita juga mengundang gubernur Riau," kata zulmansyah. (rls/grc)

 

Share
Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    JSCCIB Joins Forces with Public Sector and World Bank to Launch "The Bangkok Business Summit 2026: Reinvent Thailand, Resilient ASEAN"

    This event serves as a milestone paving the way toward the IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026, which Thailand will proudly host in Bangkok in October 2026, as well as Thaila
  • 3 minggu lalu

    Memperluas Cakrawala: Mahasiswa Asal Uzbekistan, Dulatkhan, Meniti Masa Depan di CUHK

    Dulatkhan aktif menjalani kehidupan kampus dengan mengikuti kompetisi bola voli antarkolese dan judo, sekaligus menikmati keindahan alam Hong Kong melalui kegiatan mendaki. Semanga
  • 3 minggu lalu

    Aon Menunjuk Stephen sebagai CEO untuk Indonesia

    Stephen memiliki pengalaman internasional selama lebih dari dua dekade di bidang asuransi, underwriting, dan penetapan tarif, yang diperoleh melalui berbagai peran yang dijalaninya
  • 3 minggu lalu

    Sentosa GrillFest 2026 Returns with Its Largest Line-Up Yet: 42 Food Vendors, First-Ever Omakase-Inspired Beachfront Dining and Returning Crowd Favourites

    SDC wholly owns its subsidiaries Sentosa Cove Resort Management Pte Ltd and Sentosa Golf Club. SDC also owns the Singapore Cable Car Sky Network, managed by Mount Faber Leisure Gro
  • Komentar
    Copyright © 2026 . All Rights Reserved.