• Home
  • Dumai
  • Tanpa Hal Berikut, Program Air Bersih di Kota Dumai Hanya Wacana
Selasa, 26 Desember 2017 13:28:00

Tanpa Hal Berikut, Program Air Bersih di Kota Dumai Hanya Wacana

PT Tegma, yang melakukan penanaman pipa transmisi PT PGN menggali pipa PDAM yang ditanam dari alokasi dana APBD Dumai.
DUMAI, Globalriau.com - Program pemerintah pemerintah provinsi dan pusat yang singkron dengan program prioritas pemko Dumai saat ini terhadap penyelesaian air bersih bagi masyarakat Dumai akan sulit terwujud jika sejumlah tahapan penting tidak dilakukan. SPAM Regional II Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis (Durolis) yang digadang-gadangkan justru hanya akan menjadi wacana dan angan-angan.
 
Demikian disampaikan eks anggota DPRD Kota Dumai periode 2009-2014, Agus Purwanto yang saat itu menjabat sebagai ketua panitia khusus (Pansus) perubahan Peraturan Daerah (Perda) terhadap penyelesaian pembayaran jaringan pipa HDPE hasil kerja 3 (Tiga) renakanan BUMN.
 
Dijelaskan kader Partai Golongan Karya (Golkar) ini bahwa polemik pekerjaan pemasangan jaringan pipa HDPE hingga polemik pelunasan pembayaran pekerjaan oleh pemko Dumai kepada rekanan dari BUMN saat itu tidak direalisasikan, hal tersebut mengakibatkan pekerjaan rekanan tidak berjalan 100 (seratus) persen.
 
BACA JUGA : Mengulik Tahapan SPAM Regional Dumai, Ternyata...
 
"Saat itu ada polemik dalam pelunasan pencapaian kinerja rekanan yang notabenen perusahaan BUMN, dari kejadian tersebut rekanan tidak mau menyelesaikan pekerjaannya secara keseluruhan, meskipun melalui perdebatan panjang dan menelan waktu bertahun-tahun dari 2008 hingga 2011 meski akhirnya dibayarkan keseluruhan secara bertahap." katanya.
 
Namun, hingga saat ini, kata mantan anggota Komisi III ini, hasil pekerjaan rekanan tersebut belum diserah terimakan dan status pekerjaan masih Kontruksi dalam pengerjaan (KDP) sejak 2008. Hal ini lanjutnya, menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk mewujudkan air bersih jika tidak dituntaskan.
 
"Persoalan ini harusnya dituntaskan terlebih dahulu oleh pemerintah bersama DPRD, karena tidak mungkin pemko Dumai menerima SPAM Durolis tanpa mengeluarkan biaya apapun. Tentunya ada sejumlah fasilitas pendukung yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, apalagi akan ada wacana untuk dikelola oleh pihak swasta pastinya ada kontrak khusus antara pemerintah dan pengelola nantinya," jelasnya.
 
BACA JUGA : Duet Zul As-Eko, Pemko Dumai Dinilai Gagal Wujudkan Air Bersih
 
Pemerintah, tambah Agus, harus bisa memilah-milah persoalan yang harus dituntaskan jika ingin air bersih terwujud di Kota Dumai. Diantaranya pendataan ulang terhadap aset yang berstatus KDP. Dirinya sangat menyayangkan jika pembangunan jaringan air bersih termasuk penanaman pipa HDPE yang sudah menghabiskan APBD Dumai hingga Rp148 miliar justru tidak bisa dimanfaatkan. Bukan hanya itu, bahkan dikemudian hari bisa berpotensi hukum.
 
"Harus ada pendataan ulang terhadap pekerjaan yang lama, seperti penanaman pipa HDPE dimana saja sudah tertanam, lalu kerusakan berapa persen dan lokasinya dimana saja. Kemudian, statusnya jadikan dulu aset pemerintah baru bisa berbicara mau diswastakan dan segala macamnya, karena pipa HDPE ini akan dimanfaatkan untuk SPAM Regional Durolis nantinya." urainya.
 
Flash back dari pemaparan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, M Nasir, pada Kamis (21/12/2017) sore lalu saat menggelar konferensi pers dijelaskan bahwa tahapan SPAM Regional Durolis akan berlanjut dalam 4 (Empat) tahapan hingga tahun 2030. Sementara kepemimpinan walikota Zulkifli As dan Wakil Walikota Eko Suharjo sampai 2020, artinya hanya berpeluang menyelesaikan target tahap 1 yakni hingga 2019, dengan rincian 150 L/detik dari total jatah kebutuhan yang diperoleh dari Durolis sebesar 500 L/detik untuk kebutuhan 40.000 SR hingga 2030.
 
Memandang target yang menyisakan dua tahun, dengan berbagai fakta persoalan yang terjadi  baik terhadap jaringan pipa belum jelas hingga kebutuhan anggaran, Agus berkesimpulan tahap I ini akan sulit terwujud hingga 2019. Namun dirinya meminta pemerintah dan DPRD untuk tidak melepaskan peluang Durolis karena air bersih sudah sangat lama dinantikan dan menjadi kebutuhan utama masyarakat.
 
"Pemerintah bersama DPRD harus saling mendukung untuk mewujudkan air bersih, dengan menyelesaikan satu-persatu tahapan dan persoalan yang sudah sejak lama terjadi. Meski sepertinya sulit tercapai tahap 1 pada 2019, namun langkah-langkah penyelesaian harusnya tetap dilakukan bersama-sama," harapnya.(gie)
Share
Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Polres Dumai Jenguk Petugas KPPS yang Tersengat Listrik saat Pasang Tenda TPS

    Usai menyampaikan apresiasi dan dukungan tersebut, Ipda J. Munthe didampingi Ps. Kanit 4 Sat Intelkam Polres Dumai Aiptu Suardi Hasibuan, Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Dumai Brip
  • 4 bulan lalu

    Perayaan Natal, PT Pelita Agung Agrindustri Berikan Bantuan Sembako kepada Lansia dan Anak Yatim

    Salah satu penerima bantuan, Marlina mengatakan bantuan sembako yg diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan.
  • 5 bulan lalu

    Perampokan Kapal Mulai Marak Terjadi di Perairan Dumai

    Kondisi tersebut hingga kini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Dikhawatirkan hal ini akan memperburuk citra pelabuhan Dumai sebagai kawasan industri dan pe
  • 5 bulan lalu

    Serahkan Santunan 491 Anak Yatim dan Piatu, Walikota Minta Doa Agar Kota Dumai Mendapat Keberkahan

    Dalam sambutannya, Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan tujuan untuk dapat meringankan beban masyarakat kh
  • Komentar
    Copyright © 2024 . All Rights Reserved.