Selasa, 26 Desember 2017 13:28:00
Tanpa Hal Berikut, Program Air Bersih di Kota Dumai Hanya Wacana
DUMAI, Globalriau.com - Program pemerintah pemerintah provinsi dan pusat yang singkron dengan program prioritas pemko Dumai saat ini terhadap penyelesaian air bersih bagi masyarakat Dumai akan sulit terwujud jika sejumlah tahapan penting tidak dilakukan. SPAM Regional II Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis (Durolis) yang digadang-gadangkan justru hanya akan menjadi wacana dan angan-angan.
Demikian disampaikan eks anggota DPRD Kota Dumai periode 2009-2014, Agus Purwanto yang saat itu menjabat sebagai ketua panitia khusus (Pansus) perubahan Peraturan Daerah (Perda) terhadap penyelesaian pembayaran jaringan pipa HDPE hasil kerja 3 (Tiga) renakanan BUMN.
Dijelaskan kader Partai Golongan Karya (Golkar) ini bahwa polemik pekerjaan pemasangan jaringan pipa HDPE hingga polemik pelunasan pembayaran pekerjaan oleh pemko Dumai kepada rekanan dari BUMN saat itu tidak direalisasikan, hal tersebut mengakibatkan pekerjaan rekanan tidak berjalan 100 (seratus) persen.
"Saat itu ada polemik dalam pelunasan pencapaian kinerja rekanan yang notabenen perusahaan BUMN, dari kejadian tersebut rekanan tidak mau menyelesaikan pekerjaannya secara keseluruhan, meskipun melalui perdebatan panjang dan menelan waktu bertahun-tahun dari 2008 hingga 2011 meski akhirnya dibayarkan keseluruhan secara bertahap." katanya.
Namun, hingga saat ini, kata mantan anggota Komisi III ini, hasil pekerjaan rekanan tersebut belum diserah terimakan dan status pekerjaan masih Kontruksi dalam pengerjaan (KDP) sejak 2008. Hal ini lanjutnya, menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk mewujudkan air bersih jika tidak dituntaskan.
"Persoalan ini harusnya dituntaskan terlebih dahulu oleh pemerintah bersama DPRD, karena tidak mungkin pemko Dumai menerima SPAM Durolis tanpa mengeluarkan biaya apapun. Tentunya ada sejumlah fasilitas pendukung yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, apalagi akan ada wacana untuk dikelola oleh pihak swasta pastinya ada kontrak khusus antara pemerintah dan pengelola nantinya," jelasnya.
Pemerintah, tambah Agus, harus bisa memilah-milah persoalan yang harus dituntaskan jika ingin air bersih terwujud di Kota Dumai. Diantaranya pendataan ulang terhadap aset yang berstatus KDP. Dirinya sangat menyayangkan jika pembangunan jaringan air bersih termasuk penanaman pipa HDPE yang sudah menghabiskan APBD Dumai hingga Rp148 miliar justru tidak bisa dimanfaatkan. Bukan hanya itu, bahkan dikemudian hari bisa berpotensi hukum.
"Harus ada pendataan ulang terhadap pekerjaan yang lama, seperti penanaman pipa HDPE dimana saja sudah tertanam, lalu kerusakan berapa persen dan lokasinya dimana saja. Kemudian, statusnya jadikan dulu aset pemerintah baru bisa berbicara mau diswastakan dan segala macamnya, karena pipa HDPE ini akan dimanfaatkan untuk SPAM Regional Durolis nantinya." urainya.
Flash back dari pemaparan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, M Nasir, pada Kamis (21/12/2017) sore lalu saat menggelar konferensi pers dijelaskan bahwa tahapan SPAM Regional Durolis akan berlanjut dalam 4 (Empat) tahapan hingga tahun 2030. Sementara kepemimpinan walikota Zulkifli As dan Wakil Walikota Eko Suharjo sampai 2020, artinya hanya berpeluang menyelesaikan target tahap 1 yakni hingga 2019, dengan rincian 150 L/detik dari total jatah kebutuhan yang diperoleh dari Durolis sebesar 500 L/detik untuk kebutuhan 40.000 SR hingga 2030.
Memandang target yang menyisakan dua tahun, dengan berbagai fakta persoalan yang terjadi baik terhadap jaringan pipa belum jelas hingga kebutuhan anggaran, Agus berkesimpulan tahap I ini akan sulit terwujud hingga 2019. Namun dirinya meminta pemerintah dan DPRD untuk tidak melepaskan peluang Durolis karena air bersih sudah sangat lama dinantikan dan menjadi kebutuhan utama masyarakat.
"Pemerintah bersama DPRD harus saling mendukung untuk mewujudkan air bersih, dengan menyelesaikan satu-persatu tahapan dan persoalan yang sudah sejak lama terjadi. Meski sepertinya sulit tercapai tahap 1 pada 2019, namun langkah-langkah penyelesaian harusnya tetap dilakukan bersama-sama," harapnya.(gie)
Share
Berita Terkait
HUT Ke-81 RI di Dumai Berlangsung Semarak, Paskibraka dan Ragam Budaya Nusantara Warnai Upacara Kemerdekaan
Elemen tetesan minyak melambangkan komoditas strategis daerah, khususnya industri pengolahan minyak mentah dan minyak sawit (CPO) yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Kot
Upacara HUT Ke-81 RI di Kota Dumai Tampilkan Harmoni dalam Keberagaman
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Dumai menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan untuk menghargai
Propemperda 2027 Disahkan, Pemko dan DPRD Dumai Sepakati 13 Ranperda Prioritas Pembangunan Daerah
Agenda rapat meliputi penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai Propemperda Tahun 2027, permintaan persetujuan secara lisan kepada anggota DPR
Paisal Tegaskan Komitmen Pembangunan Prioritas dalam Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Selasa (18/8/2026), menjadi forum strategis dalam me
Komentar






