• Home
• Dumai
• Temui Kemenhub RI, Komisi III dan Dishub Dumai Perjuangkan Parkir dan Terminal Barang

Rabu, 14 Oktober 2015 21:26:00

Temui Kemenhub RI, Komisi III dan Dishub Dumai Perjuangkan Parkir dan Terminal Barang

Komisi III DPRD Dumai bersama Dishub temui Kemenhub RI.

DUMAI- Komisi III DPRD Dumai bersama Dinas Perhubungan Kota Dumai menemui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dalam rangka memperjuangkan legalitas parkir dan UPT Terminal Barang. Dua item itu menjadi topik pembahasan yang perlu jalan keluarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bagi Kota Dumai kedepannya.

Sekretaris Komisi III DPRD Dumai, Johanes, kepada wartawan, Rabu (14/10), mengatakan bahwa pertemuan ini dalam rangka memperjuangkan persoalan parkir dan Terminal Barang yang saat ini menjadi polemik ditengah-tengah Kota Dumai.

Dalam segi masalah parkir sendiri, kata Johanes, pihak Kementerian Perhubungan RI dengan tegas mengatakan bahwa di badan jalan nasional dilarang dijadikan pungutan retribusi parkir. Tapi, dia menjelaskan kepada pihak Kemenhub, apakah layak diseputaran kota Dumai itu masuk wilayah jalan nasional, mengingat didaerah perkotaan menjadi pusat pertokoan.

"Kita sampaikan kepada pihak Kemenhub RI, bahwa letak histori ditengah kota Dumai apakah pantas dijadikan jalan nasional, mengingat di sepanjang jalan nasional yang berpusat ditengah kota kita banyak pertokoan. Secara singkatnya pihak Kemenhub RI akan melihat kondisi Kota Dumai, mengenai perosalan retribusi parkir ini," kata politisi Partai Gerindra ini.

Sementara mengenai masalah UPT Terminal Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai ini, kata Johanes, Pemerintah Pusat melalui Kemenhub RI juga tidak serta merta akan mengambil alih soal Terminal Barang yang menjadi primadona penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Dumai. Dalam aturan itu, bersifat tidak mengikat dan masih banyak jalan keluarnya mengenai masalah Terminal Barang.

"Memang ada dua opsi, ditutup atau diambil alih. Tapi itukan kebijakan pusat yang tidak serta merta akan mematikan penyumbang PAD. Pihak Kemenhub RI sendiri memberikan gambaran tentang masalah ini dan mau bersama mencarikan jalan keluarnya. Kalau memang ini akan hilang, tolong seluruh mobil truk angkutan CPO dan lain sebagainya lewat jalan laut saja," tegas Johanes, usai bertemu dengan pejabat di Kementerian Perhubungan RI itu.

Dijelaskan Aci, sapaan akrapnya, jika pengelolaan Terinam Barang diambilalih pemerintah pusat, jelas masyarakat Dumai rugi besar. Pasalnya untuk membangun sarana dan prasarana serta fasilitas di terminal barang diambil dari Dana APBD Dumai.

"Seharusnya jangan sampai penghasil PAD Dumai itu dikelola oleh pemerintah pusat, akan tetapi bagaimana menjalin sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Karena dampak yang ditimbulkan tentu dapat mengancam kas daerah," demikian penjelasan Johanes. (red)

satu minggu lalu

Sembilan Kali Berturut-turut! Dumai Kembali Raih WTP, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Transparan

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan AKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, kepada Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS bersa

satu minggu lalu

Wali Kota Dumai Dorong Penguatan Ekonomi, Teken Kerja Sama Pemanfaatan Aset Negara untuk Koperasi Merah Putih

Kerja sama ini menjadi langkah konkret sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara guna memperkuat perekonomian masyarakat. Kehadiran Ko

3 minggu lalu

Wali Kota Dumai Silahturahmi dengan Plt. Kajari, Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dan perkenalan Plt. Kajari Dumai yang baru bertugas di Kota Dumai. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakrab

3 minggu lalu

Wako H. Paisal Perjuangkan 4 Infrastruktur Strategis Dumai Kota Idaman

Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah.