Alokasi yang dikuncurkan dari CSR perusahaan tersebut disambut antusias oleh tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Dimana keseluruhannya bahu-membahu mengerjakan pembangunan jalan.

Acara ini dipandu oleh humas PT SDS, Hasbi yang sudah mempersiapkan dari awal mulai dari persiapan alat, bahan, tempat, instruktur dan koordinasi dengan para peserta.

Aksi buruh dari berbagai perusahaan dimotori Ketua SBSI Dumai Hasrizal dan Korwil Konfederasi SBSi Riau Juliandi Hutauruk ini diawali dengan orasi terbuka di Kantor Polres Dumai Jalan Sudirman, dilanjutkan ke Kantor Disnaker Dumai di Jalan Kesehatan, dan

Pertemuan yang dihadiri oleh stakeholders di bidang pelayaran kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia , masing-masing diwakili oleh instansi pemerintah yang menangani transportasi laut, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, Kepolisian, Pemerintah Daerah,

Menanggapi tanggapan Lurah Ratu Sima, Andi Eko merasa ada yang aneh. Menurutnya selaku pemilik surat tanah yang sah dirinya tidak pernah mendapat undangan dan melakukan pertemuan dengan penggugat yang dimaksud di kantor lurah.

Kepada awak media Andi eko berkeluh kesah bahwa berbagai masalah dia hadapi dan lewati agar bisa mengurus srtifikat surat tanahnya. Namun hingga kini dia belum bisa mendapatkan registrasi dari lurah terkait surat tanah yang dikuasinya.

Dalam rilis yang dikeluarkan pada Senin (28/9), Kemenpan RB menyatakan, kuota Kota Dumai sebanyak 134 formasi.

Ditambahkan Kamero, kegiatan ini merupakan tanggungjawab CSR bagi perusahaan terhadap masyarakat sekitar kawasan operasional.

Massa GMAM berdasarkan surat pemberitahuan yang dikirim ke pihak Kepolisian terdiri dari unsur Barisan Muda LAMR Kota Dumai, Laskar Pembela Islam (LPI) Kota Dumai, Gerakan Muslim Bersatu Kota Dumai dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai.

Sebelumnya, massa GMPM Kota Dumai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas PUPR Kota Dumai. Kedatangan massa diterima oleh Sekretaris Dinas PUPR, Zulkarnaen. Massa mengusung 5 poin pernyataan sikap yang intinya meminta pencopotan DR Muhammad Syahminan, S

Tuntutan itu langsung disampaikan massa saat menggelar aksi damai di depan kantor dinas PUPR Rabu, (02/10/2019) pagi.

Atas desakan tersebut walikota pun diberi waktu selambat-lambatnya satu minggu atau 7 x 24 jam untuk memutuskan hal tersebut.

Dampak dari majunya Syahminan sebagai bakal calon disebut menjadi pemicu kinerjanya selaku kepala dinas tidak maksimal.

Ketua Panitia Idham Khalid menjelaskan, rapat anggota cabang diikuti 32 perusahaan pelayaran ini akan mengevaluasi laporan kerja pengurus menyangkut operasional pelayanan dan kebijakan serta koordinasi ke instansi terkait selama empat tahun kepengurusan l

Kepada awak media Rabu (18/09/2019) dia menyebutkan akan segera mendaftarkan diri ke DPD PAN dalam waktu dekat ketika seluruh berkas pendaftaran telah diselesaikan.