• Home
  • Pekanbaru
  • Baju Sekolah SMA Plus Riau Bayar, Aktivis Pendidikan Minta Plt Disdik Riau Dipecat
Selasa, 12 Juli 2022 15:26:00

Baju Sekolah SMA Plus Riau Bayar, Aktivis Pendidikan Minta Plt Disdik Riau Dipecat

PEKANBARU - Setelah sekian lama tidak ada pungutan biaya baju sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Plus Provinsi Riau. Namun sejak kepemimpinan Gubernur Syamsuar dan diberlakukan dana BOS daerah justru siswa dikenakan biaya baju saat daftar ulang.
 
 
Aktivis Pendidikan, Erwin Sitompul S.Pd mengkritisi kebijakan dari Dinas Pendidikan Riau dan mendesak Gubernur mengevaluasi kebijakan tersebut.
 
"Sejak zaman Gubernur Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan terakhir Annas Maamun tanpa dana Bos daerah bisa gratis biaya baju sekolah. Kenapa justru setelah ada Bosda justru siswa dikenakan pembayaran baju," jelas Erwin.
 
Lanjut Erwin, kondisi terkini dari para wali murid di SMA N Plus Provinsi sangat memprihatinkan dimana kondisi fasilitas sekolah seperti toilet kotor dan dinilai tidak layak sebagai sekolah unggulan.
 
"Kemana dana Bos daerah itu, sudahlah baju siswa dikutip dari wali murid sekitar Rp3.000.000, ditambah fasilitas sekolah tidak terawat. Patut diusut penggunaan dana Bos di SMA N plus saat ini, dan perlu rasanya plt Kadisdik Riau untuk di ganti dengan pegawai yang lebih paham soal dunia pendidikan, " tegas Erwin.
 
Terkait kebijakan di Disdik Riau, lanjut Erwin, kebijakan Juknis penerimaan siswa baru tahun 2022 juga perlu dievaluasi. Sebab sekolah yang ada di Riau tidak bisa dinikmati oleh seluruh anak didik se Provinsi Riau akibat adanya pembatasan kebijakan.
 
"Pasal 31 UUD 1945 ayat satu, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagai salah satu tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya anak Riau sendiri tidak bisa menikmati sekolah yang berada di Riau, dimana keadilan untuk warga negara," sebutnya.
 
Semua persoalan ini lanjut Erwin karena penempatan pegawai oleh Gubri tidak sesuai pada keahliannya. Oleh karenanya Plt Kadisdik Riau sudah layak di ganti dengan pejabat yang lebih berkompeten.
 
"Belum lama ini ada pelantikan kasubag umum dan kepegawaian diganti oleh pejabatan dari dinas pariwisata Harun Arrasyid. Sementara di Disdik sendiri banyak pegawai yang sudah cukup pangkat dan esselon serta paham berbagai persoalan di Dinas Pendidikan," sebut Erwin.
 
Banyaknya masalah yang mencuat belakangan kata Erwin, Gubernur Riau harus turun tangan membenahi mulai dari menganti Plt Kadisdik dan seterusnya memperbaiki kebijakan yang tidak bernilai adil serta merata.**
Share
Berita Terkait
  • 15 jam lalu

    Program BERSERI, Polres Dumai Bakal Bedah Rumah Warga Kurang Mampu Setiap Bulan

    Adapun program Berseri adalah renovasi ataupun bedah rumah masyarakat yang tidak mampu dengan target 2 hingga 3 rumah setiap bulannya.
  • 2 hari lalu

    Bantah Isu Negatif, Kapolres Dumai; Anggota yang terbukti lakukan pidana pasti saya hukum

    Budi hanya menemukan kelalaian administrasi dalam dokumen pelayaran kapal tersebut dan menegaskan kepada nakhoda untuk melengkapi syarat sebelum memulai aktivitas di laut.
  • 3 hari lalu

    Lantik Sejumlah Staf Ahli, Begini Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin

    Dalam keterangan pers Kepuspenhum Dr Ketut Sumedana menjelaskan bahwa pelaksanaan pelantikan staf ahli oleh Jaksa Agung dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
  • 3 hari lalu

    Pergantian nama RSUD Dumai kurang visioner, Analis masyarakat: ada point yang hilang

    Tanggapan yang mencolok pada diskusi ini muncul ketika Delyuzar syamsi memilih penggubahan nama Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat, hal tersbut dipilihnya karna melihat prinsip rumah
  • Komentar
    Copyright © 2022 . All Rights Reserved.