Selasa, 12 Juli 2022 15:26:00
Baju Sekolah SMA Plus Riau Bayar, Aktivis Pendidikan Minta Plt Disdik Riau Dipecat

PEKANBARU - Setelah sekian lama tidak ada pungutan biaya baju sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Plus Provinsi Riau. Namun sejak kepemimpinan Gubernur Syamsuar dan diberlakukan dana BOS daerah justru siswa dikenakan biaya baju saat daftar ulang.
Aktivis Pendidikan, Erwin Sitompul S.Pd mengkritisi kebijakan dari Dinas Pendidikan Riau dan mendesak Gubernur mengevaluasi kebijakan tersebut.
"Sejak zaman Gubernur Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan terakhir Annas Maamun tanpa dana Bos daerah bisa gratis biaya baju sekolah. Kenapa justru setelah ada Bosda justru siswa dikenakan pembayaran baju," jelas Erwin.
Lanjut Erwin, kondisi terkini dari para wali murid di SMA N Plus Provinsi sangat memprihatinkan dimana kondisi fasilitas sekolah seperti toilet kotor dan dinilai tidak layak sebagai sekolah unggulan.
"Kemana dana Bos daerah itu, sudahlah baju siswa dikutip dari wali murid sekitar Rp3.000.000, ditambah fasilitas sekolah tidak terawat. Patut diusut penggunaan dana Bos di SMA N plus saat ini, dan perlu rasanya plt Kadisdik Riau untuk di ganti dengan pegawai yang lebih paham soal dunia pendidikan, " tegas Erwin.
Terkait kebijakan di Disdik Riau, lanjut Erwin, kebijakan Juknis penerimaan siswa baru tahun 2022 juga perlu dievaluasi. Sebab sekolah yang ada di Riau tidak bisa dinikmati oleh seluruh anak didik se Provinsi Riau akibat adanya pembatasan kebijakan.
"Pasal 31 UUD 1945 ayat satu, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagai salah satu tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya anak Riau sendiri tidak bisa menikmati sekolah yang berada di Riau, dimana keadilan untuk warga negara," sebutnya.
Semua persoalan ini lanjut Erwin karena penempatan pegawai oleh Gubri tidak sesuai pada keahliannya. Oleh karenanya Plt Kadisdik Riau sudah layak di ganti dengan pejabat yang lebih berkompeten.
"Belum lama ini ada pelantikan kasubag umum dan kepegawaian diganti oleh pejabatan dari dinas pariwisata Harun Arrasyid. Sementara di Disdik sendiri banyak pegawai yang sudah cukup pangkat dan esselon serta paham berbagai persoalan di Dinas Pendidikan," sebut Erwin.
Banyaknya masalah yang mencuat belakangan kata Erwin, Gubernur Riau harus turun tangan membenahi mulai dari menganti Plt Kadisdik dan seterusnya memperbaiki kebijakan yang tidak bernilai adil serta merata.**
Share
Berita Terkait

Pertamina Hulu Rokan Berhasil Raih Predikat TKDN Terbaik Gross Split 2023
Pertamina Hulu Rokan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja.

Sadar Kebijakan Politik Berdampak pada Perempuan, Herawati Lubis Bakal Perjuangkan Lewat Parlemen
Perempuan wajib paham politik dan partai yang mendukung kepentingan perempuan, karena semua keputusan politik akan berdampak pada kehidupan perempuan.

Maju Dapil 2, Aktivis Sosial di Dumai Siap Berjuang dari Kursi Parlemen
Hal tersebut diketahui dari beredarnya gambar dirinya di media sosial seperti Facebook, Instagram bahkan di group-group WhatsApp.

Tabliq Akbar Sukses Digelar, Walikota Dumai : Terima Kasih Pemuda Pancasila
Ia juga menegasakan bahwa Pemuda Pancasila akan menjadi yang pertama mendukung program kemasyarakat pemerintah demi menunjang kesejahteraan, kemakmuran dan kesetaraan masyarakat it
Komentar