Selasa, 12 Juli 2022 15:26:00
Baju Sekolah SMA Plus Riau Bayar, Aktivis Pendidikan Minta Plt Disdik Riau Dipecat
PEKANBARU - Setelah sekian lama tidak ada pungutan biaya baju sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Plus Provinsi Riau. Namun sejak kepemimpinan Gubernur Syamsuar dan diberlakukan dana BOS daerah justru siswa dikenakan biaya baju saat daftar ulang.
Aktivis Pendidikan, Erwin Sitompul S.Pd mengkritisi kebijakan dari Dinas Pendidikan Riau dan mendesak Gubernur mengevaluasi kebijakan tersebut.
"Sejak zaman Gubernur Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan terakhir Annas Maamun tanpa dana Bos daerah bisa gratis biaya baju sekolah. Kenapa justru setelah ada Bosda justru siswa dikenakan pembayaran baju," jelas Erwin.
Lanjut Erwin, kondisi terkini dari para wali murid di SMA N Plus Provinsi sangat memprihatinkan dimana kondisi fasilitas sekolah seperti toilet kotor dan dinilai tidak layak sebagai sekolah unggulan.
"Kemana dana Bos daerah itu, sudahlah baju siswa dikutip dari wali murid sekitar Rp3.000.000, ditambah fasilitas sekolah tidak terawat. Patut diusut penggunaan dana Bos di SMA N plus saat ini, dan perlu rasanya plt Kadisdik Riau untuk di ganti dengan pegawai yang lebih paham soal dunia pendidikan, " tegas Erwin.
Terkait kebijakan di Disdik Riau, lanjut Erwin, kebijakan Juknis penerimaan siswa baru tahun 2022 juga perlu dievaluasi. Sebab sekolah yang ada di Riau tidak bisa dinikmati oleh seluruh anak didik se Provinsi Riau akibat adanya pembatasan kebijakan.
"Pasal 31 UUD 1945 ayat satu, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagai salah satu tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya anak Riau sendiri tidak bisa menikmati sekolah yang berada di Riau, dimana keadilan untuk warga negara," sebutnya.
Semua persoalan ini lanjut Erwin karena penempatan pegawai oleh Gubri tidak sesuai pada keahliannya. Oleh karenanya Plt Kadisdik Riau sudah layak di ganti dengan pejabat yang lebih berkompeten.
"Belum lama ini ada pelantikan kasubag umum dan kepegawaian diganti oleh pejabatan dari dinas pariwisata Harun Arrasyid. Sementara di Disdik sendiri banyak pegawai yang sudah cukup pangkat dan esselon serta paham berbagai persoalan di Dinas Pendidikan," sebut Erwin.
Banyaknya masalah yang mencuat belakangan kata Erwin, Gubernur Riau harus turun tangan membenahi mulai dari menganti Plt Kadisdik dan seterusnya memperbaiki kebijakan yang tidak bernilai adil serta merata.**
Share
Berita Terkait
Sembilan Kali Berturut-turut! Dumai Kembali Raih WTP, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Transparan
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan AKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, kepada Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS bersa
Kilang Pertamina Sungai Pakning Bantu Pemulihan SMP yang Terdampak Puting Beliung
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum menambahkan bahwa bantuan yang diberikan kepada SMP Negeri 1 Bandar La
Di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Dumai Hadir Menyapa dan Menguatkan Keluarga Almarhum Brigadir Dedi Handoko
Di usia ke-80 tahun pengabdiannya kepada bangsa, Polri melalui Polres Dumai menunjukkan bahwa semangat Bhayangkara bukan hanya tentang menjaga keamanan,
Dolar AS Menguat, Mobilitas Penumpang Internasional di Dumai Tetap Normal
Sepanjang Januari hingga 8 Juni 2026, TPI Dumai melayani ribuan perlintasan setiap bulannya melalui tiga tujuan utama di Malaysia, yakni Melaka, Port Dickson dan Muar.
Komentar






