• Home
• Dumai
• CPO Tumpah, Komisi III DPRD Dumai Angkat Bicara

Minggu, 26 Maret 2017 21:43:00

CPO Tumpah, Komisi III DPRD Dumai Angkat Bicara

Tampak jelas tumpahan muatan CPO milik PT.Nagamas Palm Oil di sekitar Dermaga B Pelabuhan Pelindo Dumai,

DUMAI - Terkait peristiwa tumpahan CPO yang kerap mengotori laut Dumai belakangan, Komisi III DPRD Dumai angkat bicara.

Ketua Komisi III PDRD Dumai, Hasrizal ketika dikonfirmasi via seluler belum memberikan jawaban terkait sikap DPRD menanggapi peristiwa tumpahan CPO, kesempatan yang sama, Johannes Tetelepta, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler menjawab terkait pencegahan pencemaran.

"Berbicara tentang pencegahan pencemaran dan penanggulangan pencemaran di hal-hal terkait pelestarian kawasan maritim maka kita bicara tentang aturan. Dasar hukum UU.17 tahun 2008 Tentang pelayaran, Keppres no.46 tahun 1986 tentang pengesahan MARPOL 73'78, keppres nomor 52 tahun 1999 tentang pengesahan CLC 1969/1992, perpres nomor 21 tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim, PM 58 tahun 2013 tentang penanggulangan pencemaran diperairan dan pelabuhan, PM 29 tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim, semua jelas tertuang disana." ujarnya.

Kalau semua di baca, lanjutnya, maka akan tertuju pada pemilik kawasan, pelaksana kegiatan di dermaga atau pelabuhan serta regulator pengawasan adalah KSOP.

"Jika kita tela'ah UU 32 tahun 2009 terkait Lingkungan hidup dan segala regulasi turunannya maka berdampak pada operasional perusahaan serta fungsi pengawasan. Yang jadi pertanyaan, saat regulasi dibentuk oleh pemerintah, saat ketentuan dibuat oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, maka siapa yang harus menjalani serta siapa yang harus mengawasi." sebutnya.

Lanjut Johannes, tumpahan demi tumpahan terus terjadi, tapi semua seakan masalah ringan dan gampang karena tidak ada upaya menerapkan regulasi dan tidak memikirkan ekosistem dan lingkungan maritim yang baik dan ideal ke depannya.

Dari semua regulasi, kata Johannes, tidak ada satupun yang dapat diterapkan oleh KSOP, Pelindo sebagai pemilik kawasan dan sekaligus pemegang amdal kawasan serta pelaksana kegiatan di pelabuhan.

"Dari setiap pencemaran yang terjadi terbukti KSOP yang sebagai unit pelaksana teknis kementrian tidak berfungsi sebagaimana mestinya sementara KSOP dalam hal ini bertindak sebagai regulator. Selain KSOP menutup mata dan dipastikan mereka tidak menjalankan fungsi yang seharusnya dan keluar dari track yang merupakan amanah konstitusi begitu juga PT Pelindo. Apakah mereka sudah melakukan pengawasan yang sesungguhnya sehingga terwujud  melestarikan lingkungan maritim.??." tanyanya.

Itu adalah, tambah Johannes, salah satu target KSOP sebagai regulator dan terbukti SDM KSOP dan tanggungjawab KSOP minim."Kita bisa buktikan dengan cara menanggulangi pencemaran mereka mengambil dengan ember sementara yang disyaratkan oleh regulasi apa-apa saja sarana dan prasarananya tidak pernah dipenuhi. Baik oil boom, oil bag, oil dispersant, pompa sedot dan lainnya tidak pernah menjadi hal yang pokok dari mereka dan ini membuktikan mereka bermain main terhadap regulasi." sebutnya.

"Kami nanti akan meminta SKPD terkait untk bersama sama melakukan check kelapangan apa semua ketentuan itu sudah dilakukan dan dipenuhi? Karena semua jelas ada standartnya. Lalu posisi Pelindo ada di mana ? Apa mereka memperhatikan itu ? Pelindo ikut bertanggungjawab dalam kondisi yang terjadi di kawasannya walupun kawasannya dikelola oleh tenant-tenant." kata Johannes.

Johannes, mengharapkan masyarakat ikut serta dalam fungsi pengawasan dan bila perlu sampai pada laporan hukum."Ini sudah jelas dan sudah berulang kali terjadi, dan kelengkapan sarana juga prasarana yang tidak pernah dipenuhi sudah menjadi indikasi mereka melanggar hukum aturan dibuat untku dipatuhi. KSOP hanya sekedar nama dan ini sudah membuktikan dan sudah sekian kali kita ingatkan semua tidak pernah diwujudkan pengawasannya yang baik." ungkapnya.

DPRD dan pemerintah juga, kata Johannes, harus mempertanyakan UKL-UPL serta AMDAL dan izin lingkungan Pelindo. Ini harus menjadi perhatian pemko melalui DLH nya jangan hanya duduk diam dan menonton, tapi coba fahami apa yang menjadi permasalahannya karena berbicara lingkungan hidup maka berbicara tentang kita semua." tutupnya.(egy)

2 bulan lalu

Polres Dumai Jenguk Petugas KPPS yang Tersengat Listrik saat Pasang Tenda TPS

Usai menyampaikan apresiasi dan dukungan tersebut, Ipda J. Munthe didampingi Ps. Kanit 4 Sat Intelkam Polres Dumai Aiptu Suardi Hasibuan, Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Dumai Brip

4 bulan lalu

Perayaan Natal, PT Pelita Agung Agrindustri Berikan Bantuan Sembako kepada Lansia dan Anak Yatim

Salah satu penerima bantuan, Marlina mengatakan bantuan sembako yg diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan.

5 bulan lalu

Perampokan Kapal Mulai Marak Terjadi di Perairan Dumai

Kondisi tersebut hingga kini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Dikhawatirkan hal ini akan memperburuk citra pelabuhan Dumai sebagai kawasan industri dan pe

5 bulan lalu

Serahkan Santunan 491 Anak Yatim dan Piatu, Walikota Minta Doa Agar Kota Dumai Mendapat Keberkahan

Dalam sambutannya, Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan tujuan untuk dapat meringankan beban masyarakat kh