• Home
• Dumai
• KPU Dumai Didesak Tuntaskan PSU dan PSL Rekomendasi Bawaslu

Senin, 22 April 2019 14:14:00

KPU Dumai Didesak Tuntaskan PSU dan PSL Rekomendasi Bawaslu

DUMAI, globalriau.com - Adanya indikasi kelalaian yang dilakukan oleh KPPS di sejumlah TPS serta banyaknya warga yang belum sempat menggunakan hak suaranya meski sudah mendaftar dengan berbagai kendala di Dumai, Bawaslu merekomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Adapun PSU yang direkomendasikan Bawaslu diantaranya TPS, 01, TPS 08 Dumai Kota,  TPS 27 dumai Timur, TPS 12 Dumai Selatan. Sementara untuk PSL TPS 08 dan TPS 07 Dumai Kota.

Adanya rekomendasi Bawaslu tersebut, ketua KPPD DPD PAN kota Dumai, Mulyono, mendesak agar KPU selaku penyelenggara menjalankan amanat oleh Bawaslu.

"Kita minta agar KPU menjalankan rekomendasi dari Bawaslu. KPU selaku penyelenggara harusnya bersikap adil dalam mengakomodir masyarakat yang hendak menggunakan hak suaranya. " ujarnya.

Ketua KPPD DPD PAN menilai KPU harus adil dalam menjalankan PSU dan PSL jangan hanya sebagian yang dijalankan sementara di Dumai Kota tidak diputuskan.

"Kita menilai KPU sudah ditenggarai, mengingat dengan adanya PSU dan PSL merupakan langkah untuk mengakomodir suara dan memastikan warga menggunakan hak pilihnya." sebutnya.

Ada 4 PSU dan 9 PSL yang sudah direkomendasikan Bawaslu yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pemilu yakni KPU

DPD PAN menilai tidak adanya koordinasi oleh KPU terkait dua TPS yang sudah diputuskan untuk PSU. "Kenapa kita pihak partai tidak dilibatkan bahkan tidak ada pemberitahuan. Kita menilai ada keanehan bahkan pihak KPU kita konfirmasi tiada ada jawaban memuaskan." ucap Mulyono.

Menurutnya Pemilu harus jujur dan adil (Jurdil). Sementara dilapangan DPD PAN menemukan berbagai kecurigaan terutama di Kecamatan Dumai Kota.

"Berbagai keanehan kita dapati, misalkan format C1 hanya tertulis perolehan satu partai dan itu diisi oleh saksi itu merupakan pelanggaran. Belum lagi ada pemilih tak terdaftar dan adanya pemilih ganda." jelasnya.

Keanehan lain menurutnya minim pembekalan terhadap administrasi oleh KPPS hingga saksi dari parpol tidak mendapat perlakuan dan hak semestinya.

"Ada KPPS mengatakan bahwa saksi hanya untuk kabupaten dan kota. Hingga C1 diberikan sesuai perolehan kabupaten kota, dan itu diminta KPPS dengan alasan mereka capek, ini menurut kita tidak profesional dan merugikan parpol," ujarnya.(egy)

3 minggu lalu

Perkuat Pengasuhan 1.000 HPK, Pemko Dumai dan Tanoto Foundation Dorong Generasi Bebas Stunting

Kesadaran inilah yang terus didorong Pemerintah Kota (Pemko) Dumai bersama Tanoto Foundation melalui penguatan pengasuhan dan stimulasi dini sebagai bagian dari upaya membangun sum

3 minggu lalu

Dispertaru Dumai Juara 1 Lomba Dekorasi Gerai MPP, Buktikan Pelayanan Publik Bisa Kreatif

Kreativitas tersebut mengantarkan Dispertaru Kota Dumai meraih Juara 1 Lomba Dekorasi Tenant/Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun

satu minggu lalu

Wawako Sugiyarto Dengarkan Tanggapan Tujuh Fraksi Soal Ranperda Industri 2026-2046

Seluruh fraksi sepakat menyoroti pentingnya perencanaan industri yang terstruktur, inklusif, ramah lingkungan, serta mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan eko

satu minggu lalu

Tegaskan Industri untuk Kesejahteraan Rakyat, Pemko dan DPRD Dumai Bahas Ranperda RPIK 2026-2046

Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda RPIK ini merupakan bagian dari agenda resmi yang telah dijadwalkan oleh Badan Musya