• Home
• Pekanbaru
• BRK Adakan Seminar Pengelolaan SDM & Penanganan Hubungan Industrial

Rabu, 20 Juli 2016 15:35:00

BRK Adakan Seminar Pengelolaan SDM & Penanganan Hubungan Industrial

Asisten II Setdaprov Riau Masperi memukul gong tanda dimulainya Seminar Nasional Pengelolaan SDM &PenangananHubungan Industrial yang saksikan oleh Komisaris Utama BRK HR. Mambang Mit, Kepala Kantor OJK Prov. Riau M. Nurdin Subandi, BomerPasaribu, Diru

JAKARTA- Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, Bomer Pasaribu  berikan materi Seminar Nasional Pengelolaan SDM dalam Menghadapi Tangtangan Globalisasi serta Penyelesaian Hubungan Industrial dalam Konteks GCG yang berlangsung pada Rabu (20/7) di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Selain Bomer turut hadir sebagai pemberi materi Seminar A. Kemalsjah Siregar.

Seminar Nasional yang sedianya dibuka oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman tersebut akhirnya dibuka oleh Asisten II Setdaprov Riau Masperi. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor OJK Provinsi Riau M. Nurdin Subandi, Komisaris Utama PT. Bank Riau Kepri HR. Mambang Mit dan Komisaris Sarjono Amnan, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, Direktur Operasional Denny M. Akbar, Direktur Dana dan Jasa Nizam, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Eka Afriadi.

Materi Bomer dalam Seminar tersebut mengangkat tema Pengelolaan SDM dalam menghadapai tantangan Globalisasi, banyak menyinggung mengenai Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Indonesia sehingga tercipta negara yang bekerja, kemandirian negara yang mensejahterakan serta terwujudnya revolkusi mental. Bomer juga menyampaikan bahwa framework BAPPENAS untuk pembangunan berkelanjutan yaitu 4 pilar yang terdiri dari SDG (Sustainable Development Goals), Green Economy, Environment serta Governace.

Dalam seminar tersebut Bomer menyampaikan bahwa selain GNP (Gross National Product) ternyata GNH (Gross National Happiness) juga menjadi indikator kesejahteraan suatu negara. GNP merupakan Pendapatan Nasional yang dihitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warganegara dan mengeluarkan pendapatan warga asing. Sedangkan GNH sendiri merupakan Indikator yang mengukur kualitas hidup yaitu Kebahagiaan. Konsep yang dikeluarkan oleh Jigme Singye Wangchuck, raja keempat dari Kerajaan Bhutan, mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengarah pada kebahagiaan. Baginya, yang lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi, yakni kebahagiaan. Gagasan ini berangkat dari semangat ajaran Budha, yang menekankan bahwa kebahagiaan tidak tergantung dari apa yang kita  miliki, tapi kualitas diri.

Pemberi materi selanjutnya adalah putra dari mantan Hakim Agung Alm. Bismar Siregar, yaitu A. Kemalsjah Siregar. Tema yang diangkat Kemalsjah adalah penanganan Perselisihan hubungan industrial dalam konteks GCG. Kemalsjah mengatakan dalam perusahaan sering terjadi perselisihan antara lain perselisihan tentang hak, tentang kepentingan, tentang PHK perselisihan antar SP hanya dalam 1 perusahaan sedangkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 yang meliputi tahapan : Perundingan Biparte, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung.

200an peserta yang mengikuti seminar tersebut terlihat antusias dengan materi yang dibawakan oleh kedua Pemateri yang dipandu oleh moderator Viator Butar-Butar. Sesekali pemateri dihujani pertanyaan yang langsung dijawab tuntas. Para peserta yang diundang saat seminar nasional tersebut antara lain , OJK, Bank Indonesia, Reskrimsus Polda Riau, Kejati, BPK, BPKP, Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bappeda, Dishutbun, BPKAD, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi, BUMD dan  seluruh Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Kedai PT. Bank Riau Kepri.

Berikan Hadiah
Selain seminar, disela-sela acara juga diserahkan hadiah kepada pemenang lomba menulis Aku dan Bank Riau Kepri-ku, yang ditaja Bank Riau Kepri bekerjasama dengan salah satu  harian di Pekanbaru. Sebanyak 10 karya terpilih menjadi pemenang dari total 73 peserta yang mengirimkan karya tulis kepada panitia serta berhak atas hadiah berupa uang tunai. Karya tulis berasal dari berbagai dari daerah di Riau, seperti Pekanbaru, Kepulauan Meranti, Siak, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi dan Indragiri Hilir. Untuk kategori SMA sebanyak 37 karya tulis dan kategori mahasiswa 36 peserta.

Hadiah diserahkan oleh Asisten II Setdraprov Riau Masperi serta disaksikan oleh Komisaris Utama HR. Mambang Mit dan Dirut DR. Irvandi Gustari. Usai pemberian hadiah, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari mengatakan karya tulis yang diadakan bersempena dengan HUT ke 50 Bank Riau Kepri yang jatuh pada 1 April 2016 lalu.

''Tulisan yang masuk bagus-bagus, seperti kritikan pada pelayanan dan ada juga yang bercerita kebingungan tentang apa itu dunia perbankan. Ini tentu akan menjadi PR bagi kita agar lebih giat lagi memberikan literasi tentang perbankan kepada masyarakat,'' ucapnya. Irvandi berharap rasa cinta dan peduli terhadap dunia perbankan dapat tertanam sejak dini di kalangan generasi muda di Riau dan Kepri khususnya untuk Bank Riau Kepri. (rls)

7 tahun lalu

Penyertaan Modal Bengkalis ke Bank Riau Kepri Diminta Ditinjau Ulang

Hal itu disampaikannya, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan nota keuangan APBD Bengkalis dan Laporan Reses Anggota DPRD Bengkalis, Senin malam (13/1

8 tahun lalu

Bank Riau Kepri Studi ke Banten

BUMD milik Pemerintah Daerah di Riau dan Kepri yang saat ini dikelompokkan sebagai dalam Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 2 yaitu memiliki modal inti Rp 1 triliun sampai dengan kura

8 tahun lalu

HUT RI ke-71, Karyawan Bank Riau Kepri Diberikan Penghargaan

Sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air dan mengenang jasa para pahlawan yang berjasa dalam merebut kemerdekaan Bank Riau Kepri melaksanakan Upacara Kemerdekaan Republik Indones

8 tahun lalu

Pemkab Karimun Terapkan SIMDA Gandeng BPKP Kepri dan BRK

Pemkab Karimun menjadi pionir penerapan SIMDA di kawasan Propinsi Kepulauan Riau. Guna mendukung terwujudnya Good Corporate Governace (GCG) dalam penyelenggaraan otonomi daerah ter