• Home
• Pekanbaru
• Sempat Menjabat 36 Hari, Akhirnya Bupati Rokan Hulu Ditahan KPK

Kamis, 09 Juni 2016 16:42:00

Sempat Menjabat 36 Hari, Akhirnya Bupati Rokan Hulu Ditahan KPK

Liputan6.com

Mantan anggota DPRD Riau periode 2009-2014, Suparman ditahan terkait kasus dugaan suap pembahasan RAPBD Riau 2014-2015

PEKANBARU- Ditahannya Bupati Kabupaten Rokan Hulu Suparman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah daftar panjang kepala daerah di Riau berurusan dengan lembaga antirasuah itu.

Sebelumnya sudah ada tiga bupati yang menjadi pesakitan di KPK, yaitu Bupati Kampar (Burhanuddin), Bupati Pelalawan (Azmun Jaafar) dan Bupati Siak (Arwin AS).

Ketiga bupati itu terjerat kasus pemberian izin pengelolaan hutan atau lebih dikenal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT). Sementara Suparman terjerat kasus suap APBD Riau dan ditahan.

Terlepas dari kasusnya, perjalanan Suparman menjadi bupati di Negeri Seribu Suluk sangat berliku. Sebelumnya, dia harus bertarung dengan calon petahana, Hafidz Syukri yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Rokan Hulu.

Berpasangan dengan Sukiman, Suparman kembali harus bertarung dengan Hafidz di Mahkamah Konstitusi (MK) karena selisih suara yang tipis.

Beberapa bulan menjalani sidang, majelis hakim di MK memenangkannya sebagai peserta pilkada dan berhak dilantik menjadi bupati. Hanya, pengumuman juga datang dari KPK yang menetapkannya sebagai tersangka suap.

Suap atau janji itu sendiri diduga melibatkan Suparman sewaktu menjadi anggota DPRD Riau 2009-2014. Dia diduga sebagai penghubung uang pelicin dari Gubernur Riau kala itu, Annas Maamun untuk mengesahkan RAPBD-P 2014 dan RAPBD Riau Tahun Anggaran 2015.

Berstatus tersangka, Suparman tetap ingin dilantik bersama pasangannya, Sukiman pada April lalu. Pelantikan kemudian disiapkan dan dilakukan gladi resik.

Usai persiapan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengirim surat pembatalan pelantikan. Alasannya, belum ada gubernur Riau defenitif dan melihat status tersangka Suparman.

Pendukung Suparman bergejolak, Gedung DPRD Riau diduduki. Tak ingin terjadi apa-apa, Arsyadjuliandi Rachman sebagai Plt Gubernur saat itu langsung berkoordinasi ke Mendagri.

Alhasil, pelantikan Suparman dan wakilnya disetujui. Hanya saja dilaksanakan di Jakarta, tidak di DPRD Riau. Pelantikan dilakukan pada 22 April 2016 lalu di Jakarta.

Usai dilantik, KPK kemudian mencekal politikus Partai Golkar itu. Namun, Suparman tetap melanjutkan tugasnya sebagai bupati, meski tak genap 2 bulan atau hanya 36 hari.

Dia pun ditahan bersama mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, usai diperiksa Selasa petang tadi. Dia dititipkan di Rutan Guntur, sambil menunggu berkasnya naik ke penuntutan.

Penasihat hukum Suparman dan Johar Firdaus, Razman Arif Nasution mengaku kaget dengan penahanan kedua kliennya itu oleh KPK.

"Ini sangat mengejutkan saya karena pemeriksaan berlangsung secara cepat. Suparman hanya diperiksa terkait sampel suara di rekaman, namun langsung ditahan," kata Razman melalui sambungan telepon, Selasa (7/6/2016).

Menurut Razman, Suparman terlebih dahulu ditahan usai diperiksa di Gedung KPK di Jakarta. Sementara Johar, menyusul ditahan setelah Suparman. "Pak Johar juga ditahan. Keduanya disangka turut serta (dalam kasus suap APBD)."***

Sumber: Liputan6.com

tahun lalu

Sehari Anggota DPRD Rohil Basiran Lakukan Reses di Tiga Kepenghuluan

Dalam kegiatan reses tersebut, ada beberapa usulan dari masyarakat di tiga kepenghuluan, diantaranya adalah usulan untuk pengadaan sarana olahraga lapangan volley, Kemudian Jalan m

tahun lalu

DPRD Minta Gaji Guru Honor dan P3K Dibayarkan

Seperti diketahui para honorer di daerah Rohil tidak mendapatkan pembayaran gaji untuk waktu tiga bulan terakhir dengan alasan kondisi keuangan. Atas kondisi ini, Hamzah mengaku pr

tahun lalu

Jasmadi: Manfaatkan Reses Untuk Bangun Daerah

Lebih lanjut menjawab aspirasi masyarakat, Jasmadi menyebutkan normalisasi sungai juga sudah dianggarkan sejak dari tahun 2020, namun baru saat ini terealisasi. Sementara untuk lap

tahun lalu

DPRD Rokan Hilir Dorong Pemda Tuntaskan Tapal Batas se-Rohil

Lebih lanjut, kata Darwis, setelah peta kawasan pertanian dilindungi dan dokumen yang diminta selesai, maka selanjutnya ini akan diajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang untu