Senin, 15 Februari 2016 21:05:00
Pungutan Parkir di RSUD Diresahkan Masyarakat
Pungutan biaya parkir yang dilakukan terhadap pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pratomo diresahkan masyarakat karena rumah sakit tersebut merupakan gedung pemerintah yang dibangun dari anggaran daerah serta merupakan fasilitas publik.
"Masa orang yang sakit atau keluarga pasien yang ingin membesuk, dikenai lagi biaya parkir. Ini namanya sudah susah ditambah susah lagi," kecam Dedi (32) warga Jalan Sekip, Kelurahan Bagan Hulu, Bangko, Kamis (11/2) lalu, seperti dirilis riaumandiri.co.
Selain itu biaya parkir tersebut bisa digolongan sebagai pungutan liar (pungli). Sebab, tak termasuk ke dalam obyek yang dapat dikenai parkiran.
"Sangat tak masuk akal gedung publik dikenai biaya parkir, kalau begitu nanti orang berurusan ke kantor bupati, kantor camat juga bisa dikenai parkir. Apa dasarnya," tutur Dedi.
Anggota DPRD Rohil Abu khoiri menyayangkan berlakunya parkir liar di rumah sakit terbesar di kabupaten Rohil tersebut. Penerapan biaya parkir dinilai sembarangan karena tidak memiliki naungan dasar hukum yang jelas maupun perda yang mengikat.
"Kalau penjaga keamanan di rsud tentunya telah memiliki honor sendiri ditanggung rumah sakit, jadi saya kira beban parkir ini tak perlulah," ujar Abu Khoiri.
Jika alasan penerapan parkir karena faktor keamanan maka pihak rumah sakit dituntut untuk bisa meningkatkan tenaga pengamanan. Misalnya, dengan menambah jumlah pekerja, melengkapi fasilitas CCTV, penerangan di areal parkir dan lain-lain.
"Ini saya kira harus ditertibkan demi kepentingan masyarakat disisi lain pengunjung atau pembesuk harusnya bisa meningkatkan kewaspadaandengan selalu kunci ganda kendaraan yang diparkir," jelas dia. (rmn)
Share
Berita Terkait
Sehari Anggota DPRD Rohil Basiran Lakukan Reses di Tiga Kepenghuluan
Dalam kegiatan reses tersebut, ada beberapa usulan dari masyarakat di tiga kepenghuluan, diantaranya adalah usulan untuk pengadaan sarana olahraga lapangan volley, Kemudian Jalan m
DPRD Minta Gaji Guru Honor dan P3K Dibayarkan
Seperti diketahui para honorer di daerah Rohil tidak mendapatkan pembayaran gaji untuk waktu tiga bulan terakhir dengan alasan kondisi keuangan. Atas kondisi ini, Hamzah mengaku pr
Jasmadi: Manfaatkan Reses Untuk Bangun Daerah
Lebih lanjut menjawab aspirasi masyarakat, Jasmadi menyebutkan normalisasi sungai juga sudah dianggarkan sejak dari tahun 2020, namun baru saat ini terealisasi. Sementara untuk lap
DPRD Rokan Hilir Dorong Pemda Tuntaskan Tapal Batas se-Rohil
Lebih lanjut, kata Darwis, setelah peta kawasan pertanian dilindungi dan dokumen yang diminta selesai, maka selanjutnya ini akan diajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang untu
Komentar