Industri hilir dimaksud, perlu pabrik turunan CPO, produksi beras (tidak lagi menjual padi), pengalengan kerang bersama hasil laut lalinnya, serta keikutsertaan dalam pengelolaan sumur minyak.

Bupati H Suyatno Amp, sempat menuturkan dalam sambutanya rasa terimakasih kepada Bappeda Rohil dan akademisi dari UNRI yang telah menyelesaikan tugas yang cukup berat memprogram lima tahun kedepannya untuk Rokan Hilir.

Pengangkatan Abdul Kadir sebagai Ketua DPRD Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No KPTS. 750/IX2017 tanggal 11 September 2017 tentang peresmian pengangkatan Ketua DPRD Bengkalis.

"Kita berencana untuk merevitalisasi angkutan kota melalui kredit lunak dengan pembaharuan kendaraan. Namun pihak angkot keberatan karena sekarang sepi penumpang angkot," sebutnya.

PT Perusahaan Gas Negara sejak awal januari mulai melangsungkan penanaman pipa transmisi guna mensuplay gas Bumi disejumlah kawasan yang menjadi titik penanaman yang telah disepakati bersama pemerintah Kota Dumai.

Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat Kota Dumai Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS. M.Si berserta rombongan mengadakan pertemuan langsung dengan ketua LPMK, RT, dan Tokoh Masyarakat di aula Kantor Camat Sungai Sembilan pada Jum'at pagi (21/10/2

Kota Dumai dipercaya menjadi pilot project pelaksanaan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) RI.

Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai sudah mulai menerbitkan dan melakukan percetakan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial menyelenggarakan kegiatan Pembekalan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan

Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang melakukan aktifitas di kabupaten Rokan Hilir (Hilir) belum tergarap dengan maksimal. Bahkan, sangat banyak perusahaan yang tidak menyalurkan CSR tersebut.

Kadisdukcapil Kota Dumai, Suardi,S.Sy menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kemendagri sedang menyiapkan beragam perangkat dalam

Terjadinya defisit anggaran di tahun 2016 ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) hanya mampu melaksanakan pembangunan di APBD murni dengan jumlah sangat sedikit.

Infrastruktur, salah satu kebutuhan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Tentu saja, pembangunannya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Infastruktur diperlukan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kepenghuluan/kelurahan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai mulai membagikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai pendataan anak dan syarat terselenggaranya proses pembangunan mensejahterakan masyarakat.

PEMERINTAH Kabupaten Rokan Hilir terus menggenjot laju pembangunan dari pusat kota hingga kawasan perbatasan. Sejak 2015 lalu Lima lokasi Prioritas (Lopri) Pembangunan kawasan perbatasan daerah yang telah diprogramkan oleh Badan pengelolaan perbatasan (BP