• Home
• DPRD Rohil
• DPRD Dampingi Pemerintah Bebaskan Nelayan Rohil yang Ditahan Polisi Maritim Malaysia

Jumat, 15 Juli 2016 11:18:00

DPRD Dampingi Pemerintah Bebaskan Nelayan Rohil yang Ditahan Polisi Maritim Malaysia

Suasana negosiasi pembebasan nelayan Rokan Hilir yang ditahan Polisi Maritim Malaysia.

ROHIL - Setelah melalui proses mediasi, Malaysia akhirnya bersedia membebaskan 19 nelayan tradisional asal Kecamatan Pasir Limaukapas Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau tanpa syarat.

Pembebasan ini tak terlepas dari dukungan semua pihak, di antaranya Bupati Rohil H Suyatno, Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim, Anggota DPRD Riau dapil Rohil Karmila Sari, pihak Dinas Perikanan dan Kelautan, serta KBRI di Malaysia.

"Dengan pembebasan ini, merupakan suatu berkah, mengingat tak lama lagi Lebaran sehingga para nelayan dapat berkumpul kembali dengan anggota keluarganya," kata Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim, Jumat (1/7/2016) kemarin.

Dewan yang berasal dari Pasir Limaukapas ini mengutarakan negosiasi antarpihak itu berlangsung di Selangor, Malaysia.

"19 nelayan kami yang sempat ditahan police marine hingga dibebaskan tanpa tebusan, berikut kapal yang digunakan nelayan Palika pun tak disita, merupakan berkah Lebaran tahun ini. Berkat negosiasi yang apik kedua perwakilan Indonesia-Malaysia, selama dua hari, Kamis (30/6/2016) hingga Jumat (1/7/2016)," kata Kosim.

Sebanyak 19 nelayan Palika yang menangkap ikan melewati batas perairan itu kemudian diantar pulang lewat perbatasan kedua negara dalam suasana sukacita.

"Para nelayan telah diantar kembali ke perbatasan laut untuk pulang ke Pasir Limaukapas kembali," ujar Kosim. Ia pun mengucapkan ribuan terima kasih atas upaya KBRI untuk Malaysia dalam pembebasan 19 nelayan.(adv/tris)

tahun lalu

Sehari Anggota DPRD Rohil Basiran Lakukan Reses di Tiga Kepenghuluan

Dalam kegiatan reses tersebut, ada beberapa usulan dari masyarakat di tiga kepenghuluan, diantaranya adalah usulan untuk pengadaan sarana olahraga lapangan volley, Kemudian Jalan m

tahun lalu

DPRD Minta Gaji Guru Honor dan P3K Dibayarkan

Seperti diketahui para honorer di daerah Rohil tidak mendapatkan pembayaran gaji untuk waktu tiga bulan terakhir dengan alasan kondisi keuangan. Atas kondisi ini, Hamzah mengaku pr

12 bulan lalu

Jasmadi: Manfaatkan Reses Untuk Bangun Daerah

Lebih lanjut menjawab aspirasi masyarakat, Jasmadi menyebutkan normalisasi sungai juga sudah dianggarkan sejak dari tahun 2020, namun baru saat ini terealisasi. Sementara untuk lap

12 bulan lalu

DPRD Rokan Hilir Dorong Pemda Tuntaskan Tapal Batas se-Rohil

Lebih lanjut, kata Darwis, setelah peta kawasan pertanian dilindungi dan dokumen yang diminta selesai, maka selanjutnya ini akan diajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang untu