• Home
  • Rohil
  • DPRD Hearing Bahas Transparansi Pilkades
Senin, 15 Februari 2016 20:58:00

DPRD Hearing Bahas Transparansi Pilkades

ilustrasi

Komisi A DPRD Rokan Hilir telah menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang lebih transparan, guna mengantisipasi timbulnya kecurangan dalam pemilihan tingkat desa tersebut.

 
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Abu Khoiri, menyikapi rencana Pilkades serentak di Kabupaten Rohil, Jumat (12/2) lalu. Menurutnya, aturan-aturan yang dibuat secara teknis dapat dilihatdalam peraturan pelaksanaan Pemilukada Rohil, beberapa waktu lalu.
 
"Kita sudah sampaikan dalam hearing, kemarin, supaya pemerintah daerah membuat aturan mainya, baik menyangkut jadwal pemilihan, sistem pengangaran, pemilihan dan sanksinya. Maka akan muncul calon pemimpin yang baik dan berkualitas jauh dari unsur KKN," tegasnya.
 
Abu Khoiri menambahkan, dalam rapat dibahas juga mengenai batas usia maksimal dan minimal bagi calon yakni, tidak ada batasan usia maksimal dan minimal 25 tahun. Selain itu, tidak dibenarkan pihak panitia me lakukan kutipan biaya terhadap calon dan calon sendiri harus berdomisili didaerahnya masing-masing.
 
"Mengenai kekurangan biaya kemarin ada keluhan dari panitia desa, jadi kita sarankan untuk  biaya pelaksaan pilkades serentak sudah dianggarkan dalam APBD murni 2016, sedangkan untuk panitia desa dapat diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) 2016," ungkapnya.
 
Hearing dibuka Ketua Komisi A Abu Khoiri, anggota Komisi A, Juerli, Afrizal dan Bahtiar dihadiri Asisten I Rusli Sarief, Kabag Pemerintahan Ahmad Arslan, Kabag Pemdes Jasrianto, Kepala Bapemas Hj Murniwaty. (rmn)
Share
Berita Terkait
  • tahun lalu

    Sehari Anggota DPRD Rohil Basiran Lakukan Reses di Tiga Kepenghuluan

    Dalam kegiatan reses tersebut, ada beberapa usulan dari masyarakat di tiga kepenghuluan, diantaranya adalah usulan untuk pengadaan sarana olahraga lapangan volley, Kemudian Jalan m
  • tahun lalu

    DPRD Minta Gaji Guru Honor dan P3K Dibayarkan

    Seperti diketahui para honorer di daerah Rohil tidak mendapatkan pembayaran gaji untuk waktu tiga bulan terakhir dengan alasan kondisi keuangan. Atas kondisi ini, Hamzah mengaku pr
  • tahun lalu

    Jasmadi: Manfaatkan Reses Untuk Bangun Daerah

    Lebih lanjut menjawab aspirasi masyarakat, Jasmadi menyebutkan normalisasi sungai juga sudah dianggarkan sejak dari tahun 2020, namun baru saat ini terealisasi. Sementara untuk lap
  • tahun lalu

    DPRD Rokan Hilir Dorong Pemda Tuntaskan Tapal Batas se-Rohil

    Lebih lanjut, kata Darwis, setelah peta kawasan pertanian dilindungi dan dokumen yang diminta selesai, maka selanjutnya ini akan diajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang untu
  • Komentar
    Copyright © 2024 . All Rights Reserved.